Konawe, Sultrademo.co – Bupati Konawe, Yusran Akbar, memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor Bupati Konawe, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menandai kesiapan Pemerintah Kabupaten Konawe bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan pendataan ekonomi secara menyeluruh di wilayah Konawe.
Apel siaga dihadiri Wakil Bupati Konawe, unsur Forkopimda Kabupaten Konawe, Kepala BPS Kabupaten Konawe, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), petugas sensus, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Yusran Akbar menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Pendataan tersebut berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026 dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menurut Yusran, sensus ekonomi dapat diibaratkan sebagai pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi perekonomian daerah karena mencakup seluruh aktivitas usaha, baik yang dijalankan secara konvensional maupun berbasis digital.
“Melalui sensus ini, pemerintah dapat mengetahui kontribusi setiap sektor ekonomi, mengidentifikasi potensi usaha yang berkembang, serta menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” kata Yusran.
Ia menjelaskan, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menarik investasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta memperkuat transformasi ekonomi di era digital.
Selain itu, data tersebut juga dinilai penting untuk mendukung program pengurangan pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan melalui kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Yusran menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, hingga masyarakat umum diminta berpartisipasi aktif dalam proses pendataan.
Ia juga menginstruksikan para camat, lurah, kepala desa, dan perangkat desa untuk memberikan dukungan maksimal kepada petugas sensus di lapangan. Menurutnya, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
“Jangan sampai bantuan diberikan kepada pihak yang sebenarnya sudah mampu, sementara masyarakat yang berhak justru tidak terdata. Karena itu, kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan,” ujarnya.
Yusran mengingatkan masyarakat agar menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Keakuratan informasi yang diberikan akan menentukan kualitas data yang dihasilkan dan berdampak langsung terhadap efektivitas program pemerintah di masa mendatang.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk membantu petugas sensus saat melakukan pendataan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berbasis data.
Menurut Yusran, data statistik yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Konawe.
“Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Usai apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara resmi di Kabupaten Konawe. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyematan rompi kepada petugas sensus sebagai simbol kesiapan mereka menjalankan tugas pendataan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Konawe optimistis Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Data tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe secara berkelanjutan.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
