Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (14/7/2025). Rakor yang rutin digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir.
Rapat ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Dari lingkup Pemprov Sultra, rakor diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi bersama sejumlah pejabat, di antaranya Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan BPS, Bulog, Inspektorat, dan OPD lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyoroti tekanan inflasi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Tenggara. Ia menyebut, daerah-daerah seperti Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, dan NTB mengalami lonjakan harga yang perlu segera diantisipasi. Bahkan, kabupaten seperti Konawe dan Kolaka disebut secara khusus karena tingginya angka inflasi.
“Untuk kepala daerah, saya minta panggil BPS-nya, cek apa barang yang menyumbang kenaikan harga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih juga tinggi, maka harus dievaluasi kinerja dinas terkait, apakah mereka masih mampu mengelola situasi ini atau tidak,” tegasnya.
Hasil pemantauan nasional menunjukkan, dari 150 daerah yang dianalisis, sebanyak 99 daerah mencatat inflasi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Konawe misalnya, mencatatkan angka inflasi 3,88 persen, sementara Kabupaten Banggai menyentuh angka 4,00 persen. Tomsi pun mengingatkan agar sembilan langkah pengendalian inflasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas.
Ia menyoroti pula rendahnya tingkat implementasi pemantauan harga oleh daerah. Dari 552 kabupaten/kota, hanya 343 yang melakukan pemantauan stok dan harga, 204 menjaga pasokan pangan, dan 226 yang melaksanakan gerakan menanam.
“Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masih bekerja secara konvensional dan belum maksimal dalam penanganan inflasi,” ujarnya.
Dari data SP2KP per 11 Juli 2025, tiga komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah bawang merah, cabai rawit, dan beras. Bawang merah naik di 260 daerah, cabai rawit di 250 daerah, dan beras di 178 daerah kabupaten/kota.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa pada minggu kedua Juli, 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Di Sultra, Kabupaten Buton Selatan tercatat sebagai daerah dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 2,95 persen, disumbang oleh beras dan bawang merah.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga yang layak. Rizal secara tegas menyatakan bahwa penerima yang terlibat dalam praktik judi online maupun aktivitas radikal harus dicoret dari daftar penerima manfaat.
“Saya peringatkan agar didata dan dicek ulang. Jika ada penerima manfaat yang terlibat judol atau kegiatan radikal, maka harus segera dicoret dari daftar,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bulog mendapat tugas menyalurkan bantuan 10 kilogram beras per keluarga untuk bulan Juni dan Juli 2025, dan telah menyiapkan sistem pelacakan distribusi berbasis real-time. Data penerima yang sudah by name, by address memudahkan pemantauan hingga titik distribusi terakhir.
“Distribusinya bisa kami lacak. Kami juga menandatangani kontrak kerja dengan transporter yang wajib mengantar langsung ke titik distribusi dengan pengawalan dari aparat daerah,” jelas Rizal.
Melalui forum ini, Sekjen Kemendagri kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama antar-instansi. Ia meminta kepala daerah benar-benar mengambil langkah nyata dan terukur untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
