Peran Stakeholder Menentukan Kota Tanpa Kumuh

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Peran stakeholder dalam mewujudkan kota tanpa kumuh rupanya menjadi bagian vital dalam mendukung percepatan dan pencapaian program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Hal itu diungkapkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra ,Mustaba melalui Kasubag TU, Alkirman Budullah di sela-sela kegiatan Sosisalisasi Program Kota Tanpa Kumuh. Rabu 25/9.

Bacaan Lainnya

Dihadapan 51 perwakilan peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, swasta,kelompok peduli, dan masyarakat umum, Alkirman mengatakan Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100″, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program Kotaku, lanjut Alkirman, akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan itu, sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh.

“Semua itu diperlukan keterlibatan stake holder untuk mempercepat penanganan kota kumuh di Indonesia, termaksud di Sultra.Kehadiran para konsultan di tengah-tengah masyarakat sabagai fasilitator diharapkan melahirkan dan menumbuhkembangkan partisipasi aktif lapisan masyarakat serta tetap menjaga koordinasi dan komunikasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan,” tutupnya.

Laporan : Ilf
Ediotr : AK

  • Whatsapp

Pos terkait