PP – STPNI Minta Presiden Segera Buka Kembali Relaksasi Ekspor

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.coBeberapa waktu lalu tepat tanggal 1 Mei 2020 adalah salah satu momentum bagi seluruh Serikat Buruh untuk menyuarakan aspirasinya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Tambang Nikel Indonesia (SPTNI) Ahmad Zainul, S.Sos menyampaikan keresahan para buruh pertambangan nikel yang saat ini terancam kehilangan pekerjaan disebabkan oleh terhentinya produksi perusahaan ditempatnya bekerja.

Bacaan Lainnya

“Berhentinya produksi tidak hanya disebabkan dampak dari pandemi Covid-19, tetapi jauh sebelum itu, semenjak dihentikannya relaksasi ekspor bijih nikel pada 1 Januari lalu, Sebagian
perusahaan tambang telah menghentikan operasionalnya karena smelter dalam negeri membeli bijih nikel dengan harga yang sangat rendah hingga dibawah biaya produksi,” tutur Ahmad, dalam rilis pers (1/5/2020)

Ahmad menyatakan bahwa, sejak awal tahun, sudah banyak perusahaan tambang nikel menghentikan operasinya, sehingga para buruh juga harus menerima nasib untuk dirumahkan.

“Kami menyadari kesulitan yang dialami perusahaan tempat kami bekerja, sebab jika tetap melakukan penambangan dan menjual hasil tambang dengan harga dibawah biaya produksi, maka tidak akan lama perusahaan pasti akan bangkrut dan kami di PHK,”ujarnya.

Jadi, untuk saat ini kata Ahmad sementara menunggu harga jual biji nikel di dalam negeri sesuai harga pasar atau minimal sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditentukan oleh kementerian ESDM, pihaknys mesti “mengencangkan ikat pinggang” untuk menahan lapar di rumah.

“Namun, harapan kami untuk dapat segera bekerja kembali menjadi sirna ketika negara tercinta kita terdampak virus corona, sehingga semua sektor ekonomi dan industri ikut terdampak, demikian juga dengan industri nikel,”Jelasnya.

Akibatnya, pabrik-pabrik pengolahan nikel menurunkan produksi yang tentunya berkorelasi terhadap menurunnya kebutuhan bijih nikel.

“Jadi melihat permasalahan di atas, ada dua hal yang membelit perusahaan tambang nikel. Pertama, harga bijih nikel dalam negeri sangat rendah sehingga akan rugi jika tetap berproduksi,”

“Kedua, pandemi Covid-19 telah berdampak pada smelter nikel dalam negeri sehingga permintaan akan bijih nikel tidak sebanding dengan jumlah produksi. Dalam hal ini, 11 smelter nikel yang sudah beroperasi akan menampung ratusan bijih nikel yang dihasilkan oleh penambang, tentu ini sangat irasional. Maka, hukum ekonomi (supply dan Demand) akan berlaku,”tambahnya.

Terbatasnya kapasitas produksi smelter dalam negeri tentu tidak dapat menampung semua bijih nikel yang dihasilkan oleh para penambang. Selain itu, bijih nikel yang dapat diserap oleh smelter lokal adalah bijih nikel kadar tinggi (>1,8%) sehingga bijih nikel kadar rendah bertumpuk-tumpuk di lokasi tambang yang lama-kelamaan akan membahayakan lingkungan seputar area tambang.

“Tumpukan bijih nikel kadar rendah yang tidak bergharga di dalam negeri ini, sebenarnya
harapan satu-satunya bagi kami para buruh tambang untuk tetap bekerja,”jelasnya.

Ia berharap Prediden Joko Widodo berkenan memberikan izin kepada penambang untuk mengekspor tumpukan ore nikel kadar rendah.

“Selain itu hasil penjualan bijih nikel ke luar negeri akan menghasilkan devisa yang tidak sedikit yang bisa digunakan untuk penanggulangan dampak Covid-19,” ujar Ahmad.

Pos terkait