Jakarta, Sultrademo.co – Presiden Prabowo Subianto disebut siap membuka ruang dialog dengan kelompok purnawirawan TNI yang baru-baru ini menyuarakan delapan tuntutan terkait arah kebijakan negara. Hal ini disampaikan oleh Penasihat Presiden Bidang Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, usai menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).
Menurut Dudung, Presiden Prabowo menunjukkan sikap bijak dengan menanggapi tuntutan tersebut secara konstitusional. Ia menilai, Prabowo memilih untuk tidak merespons secara reaktif, melainkan mengedepankan jalur hukum sebagai solusi.
“Presiden sangat bijak. Beliau menyampaikan bahwa semua harus disesuaikan dengan jalur konstitusional. Tidak bisa seorang Presiden memberikan jawaban yang melenceng dari itu,” kata Dudung kepada wartawan.
Dudung juga memastikan bahwa peluang pertemuan antara Presiden Prabowo dan kelompok purnawirawan tersebut terbuka. Namun, hingga saat ini jadwal pertemuan itu belum ditentukan.
“Akan ada pertemuan, tapi waktunya belum dijadwalkan,” jelas Dudung.
Meski begitu, Dudung meragukan keabsahan delapan tuntutan yang mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI. Ia menyebut, forum resmi purnawirawan sejauh ini tidak pernah menyatakan sikap sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan itu.
“Menurut saya, itu hanya mengatasnamakan Forum Purnawirawan, karena forum resmi tidak menyampaikan hal seperti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, sebuah kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah. Surat yang ditandatangani oleh lebih dari 300 purnawirawan perwira tinggi dan menengah itu memuat kritik terhadap sejumlah kebijakan negara, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN), kebijakan tenaga kerja asing, hingga usulan reshuffle kabinet dan pergantian Wakil Presiden.
Surat itu turut ditandatangani oleh sejumlah nama besar, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dengan diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Adapun poin-poin dalam tuntutan itu antara lain menyerukan kembali ke UUD 1945 versi asli, penghentian proyek strategis nasional tertentu, dan restrukturisasi fungsi Polri. Salah satu poin yang paling mencolok adalah permintaan agar MPR mengganti Wakil Presiden, menyusul polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
Laporan: Arini Triana Suci R
Sumber : news.detik.com
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
