PT NET Tuai Sorotan Berbagai Pihak, Polda Sultra Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

Ketgam : Kerusakan Pantai Nambo Yang Diakibatkan Oleh Aktivitas PT NET, Kamis (7/10/2021)

Kendari, Sultrademo.co – Polemik PT. Nusantara Ekonomi Terutama (NET) yang beroperasi di kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli belum usai. Perusahaan tambang pasir tersebut telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dugaan illegal mining.

Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra Kompol, Dolfi Kumaseh saat dikonfirmasi terkait tindak lanjut laporan tersebut mengatakan pihaknya saat ini sedang memproses aduan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Penyidik dit krimsus baru akan melaksanakan lidik,” ungkap Dolfi melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (7/10/2021).

Sebelumnya, perusahaan tersebut telah menuai sorotan keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kendari Rajab Jinik, pada Senin (4/10).

Rajab jinik menantang keras pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk segera menertibkan tambang pasir ilegal tersebut dengan melaporkan pihak perusahaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan melakukan penyitaan alat berat yang digunakan PT NET.

Menurut Rajab, ada empat kubu yang melakukan penambangan pasir di kelurahan Nambo, yakni inisial pak Y,  ibu A, Mr. Z dan kubu masyarakat.

“Pihak kami sudah dua kali melakukan RDP. Yang pertama merekomendasikan untuk menghentikan sementara sembari menunggu izin, karena aspirasi yang masuk di DPRD Kendari juga pada saat itu pihanya tidak bisa membuktikan, apakah PT. atau apa yang beroperasi disana,” beber Rajab.

Sedangkan anggota DPRD Provinsi Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) mengatakan pihaknya  sudah menyuarakan rekomendasi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Kendari sejak setahun lalu. Pasalnya, dalam RTRW kota Kendari tidak terdapat wilayah izin usaha pertambangan, sehingga pihaknya tidak membenarkan adanya aktivitas penambangan pasir oleh PT NET di kelurahan Nambo.

Terlebih, aktivitas penambangan pasir yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun lamanya itu, hanya dilakukan penarikan biaya retribusi oleh pihak pihak pemkot Kendari.

Adanya permintaan tersebut dilayangkan oleh DPRD Sultra, guna memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

“Selama ini Pemkot hanya menarik retribusi bukan PAD, makanya kami menyampaikan untuk pengajuan perubahan RTRW, biar bukan hanya retribusi yang bisa ditarik tapi juga PAD dan PNBP,” tukasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan keterangan Sekertaris Daerah (Sekda) kota Kendari Nahwa Umar pihaknya juga telah melaporkan aktivitas PT. NET ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis: Luthfi Badiul Oktaviya
Editor: UL

Pos terkait