Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara Virtual diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si.
Rapat Koordinasi Nasional virtual yang dilaksanakan 2 (dua) hari, 23 – 24 Agustus 2021 tersebut di pimpin langsung oleh Wakil Presiden Prof.Dr.KH.Ma’aruf Amin bersama menteri terkait, seperti Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Bappenas, Menteri Pendidikan Nasional dan Ristek, Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan lainnya.
Pada Pembahasannya, stunting bukan saja masalah kesehatan, tapi bagaimana peran negara menyediakan gizi baik kepada anak-anak diseluruh Indonesia secara merata dan berkeadilan, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan penguatan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan penguatan secara berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah, melalui intervensi kebijakan keuangan dan pendampingan secara bersama dalam kelompok-kelompok kerja baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Pada sambutan pengantar, Menteri Dalam Negeri RI menekankan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran khusus penangan stunting dengan program prioritas agar percepatan penurunan angka stunting dimasing-masing daerah dapat terlihat grafik penurunannya serta akan di review oleh Kementrian Dalam Negeri RI dan Kementrian Kesehatan RI.
Masalah penurunan stunting mendapat perhatian besar Presiden Joko Widodo dengan telah menandatangani Pepres no. 72 tahun 2021, tentang Penurunan Stunting. Secara khusus Presiden memerintahkan BKKBN segera membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi bersama kementrian dan lembaga terkait untuk melakukan aksi integrasi intervensi penurunan stunting agar angka Stunting mencapai angka 14% pada tahun 2024.
Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia, memberikan sambutan dengan menekankan kerja kolaborasi merupakan program kegiatan bersama menteri terkait bersama kepala daerah untuk bekerja keras agar target angka 14% penurunan stunting dapat berhasil.
Lebih lanjut, Wakil Presiden mengatakan bahwa dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M dan 3T dapat mempercepat kerja-kerja kelompok dalam rangka percepatan penurunan Stunting.
“Selain itu intervensi keuangan di daerah perlu dialokasikan secara prioritas dengan memperhatikan 5 pilar rencana aksi, yang salah satunya adalah memperkuat Komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Penurunan Stunting di wilayah masing-masing,” jelasnya pada rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Senin (23/8)
Diakhir sambutan, Wakil Presiden berharap BKKBN sebagai lembaga yang menangani keluarga ibu dan anak untuk mempercepat program penurunan stunting di 154 Kab/Kota, dan secara resmi Membuka Rapat Kerja Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
