Jakarta, Sultrademo.co – Partai Golkar telah menuntaskan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 dengan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satu poin penting yang disepakati adalah dorongan pembentukan Koalisi Permanen serta usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Rapimnas mendorong transformasi kerja sama politik yang selama ini bersifat elektoral dan taktis menuju koalisi yang lebih permanen, ideologis, dan strategis.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).
Menurut Bahlil, pembentukan koalisi permanen bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Golkar menilai stabilitas politik menjadi faktor kunci agar proses pemerintahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” ujarnya.
“Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” sambungnya.
Selain isu koalisi, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Usulan ini disebut sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tetap menekankan keterlibatan dan partisipasi publik.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
Dalam bidang kepemiluan, Golkar turut merekomendasikan perbaikan sistem Pemilu proporsional terbuka. Penekanan diberikan pada penyempurnaan aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola agar Pemilu dapat berlangsung jujur dan adil.
“Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.
Di luar isu politik nasional, Rapimnas juga menghasilkan rekomendasi dukungan fiskal guna mempercepat pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana. Golkar turut menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Secara khusus, Golkar memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya dalam isu kemanusiaan global.
“Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Bahlil.






