Jakarta, Sultrademo.co — Pemerintah resmi mengawali pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang dimulai pada Senin, 14 Juli mendatang.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati.
Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah gratis berasrama, yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurut Adita, masih banyak keluarga dari kelompok desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum mampu mengakses pendidikan layak karena beban ekonomi yang berat.
“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.
Data BPS tahun 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, 3.170.003 jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Masalah kemiskinan ini menjadi penghambat besar dalam upaya pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan tingkat literasi dan keterampilan yang rendah, sehingga mempersempit peluang kerja dan pendapatan bagi individu.
Perbedaan akses pendidikan antara kelompok ekonomi juga masih mencolok. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK di rumah tangga kuintil 1 hanya 74,45%, sedangkan di kuintil 5 mencapai 97,37%. Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi berada di kelompok usia 16–18 tahun, yakni sebesar 19,20%. Sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan 76% di antaranya terkendala faktor ekonomi.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Program ini tidak hanya menjamin akses pendidikan, tapi juga fokus pada pengembangan bakat dan keterampilan hidup siswa, agar mereka siap menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha. Diharapkan, lulusan Sekolah Rakyat dapat menjadi agen perubahan bagi keluarga dan komunitasnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Adita.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
