Soal 500 TKA Asal Tiongkok, Ketua JaDi Sultra: Masyarakat Sultra Yang Butuh Lapangan Kerja Bukan TKA

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai protes banyak pihak. Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra pun turut menolak kedatangan TKA yang dijadwalkan masuk pada tanggal 23 Juni mendatang.

Sebelumnya pada Senin (15/6/2020), Gubernur Sultra H. Ali Mazi mengungkapkan tak menolak rencana kedatangan 500 TKA tersebut di wilayahnya. “Masuknya para pekerja asing ini juga demi bergairahnya kembali aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan industri Morosi, termasuk di Sultra yang sempat sepi akibat virus korona” Terang orang nomor satu di Sultra ini.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sultra Hidayatullah. SH mengatakan merasa perlu meluruskan pernyataan Gubernur Sultra Ali Mazi bahwa karena keadaan New Normal, Gubernur Sultra terima Kedatangan 500 TKA Tiongkok.

“Bapak Gubenur saya luruskan persepsi ini bahwa yang dimaksud new normal di tengah pandemi Covid -19 adalah kehidupan normal, dengan tatanan baru dimana masyarakat harus menjaga produktivitas tetapi tetap aman dari Covid-19,”ujarnya.

“Lalu apa kaitan TKA dengan New Normal ? Karena subyeknya adalah masyarakat kita yang harus produktif secara ekonomi ditengah wabah pendemi Covid-19,”tambah Hidayatullah.

Menurutnya, menerima 500 TKA Cina ini dalam kondisi New normal adalah hal yg abnormal.

“Karena yang produktif para TKA itu. Kalau cara berpikir seperti itu Konsepnya malah menjadi abnormal, Kenapa abnormal ? karena 500 TKA itu masuk di Sultra ditengah pandemi Covid-19, ini merupakan hal yang tidak lazim dan tidak boleh terjadi tapi dibuat terjadi. Sehingga membangkitkan kondisi emosional, kecemasan dan depresi masyarakat sultra yang tidak sesuai dengan situasinya,” terang Hidayatullah saat dihubungi Via Whatsapp, Selasa (16/6/2020).

Hidayatullah menjelaskan, penolakan TKA adalah isu aktual yang menjadi perhatian dan meresahkan publik Sultra secara luas semenjak pandemi covid-19 terjadi.

“Lho, Bapak Gubernur tidak boleh aneh-aneh begini statemen-nya. Masa iya harus masuk TKA baru bisa bergairah itu aktivitas ekonomi masyarakat kita? Ini bukan kebijakan tapi kepasrahan seorang Gubernur akibat tekanan orang-orang di pemerintahan pusat dan pemodal,”tuturnya.

Selain itu, Hidayatullah mengatakan, memahami bahwa PT VDNI merupakan investor dengan jumlah investasi yang sangat besar.

“Tetapi kenapa kedaulatan negara dan daerah Sultra bisa terinjak dengan TKA dan pemodal ini,”ujarnya.

“Bukankah tujuan dan perhatian Pemerintah lebih kepada kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja, untuk rakyat harus lebih diutamakan dari pada TKA betapapun kita perlu investasi? Apalagi ditengah pandemi covid-19 ini. Sudahlah Bapak Gubernur jangan sakiti hati rakyat Sultra ini,”tutur Hidayatullah dengan kesal.

Hidayatullah menjelaskan, dibutuhkan keberpihakan pemerintah pada nasib tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan dan juga menyangkut kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi.

“Ini sangat mendasar karena 500 TKA sebagiannya banyak tenaga kasar, masa tenaga kasar butuh impor TKA? ini soal serius,” ujarnya.

Hidayatullah menambahkan, masyarakat Sultra yang butuh lapangan kerja bukan TKA. Ia berharap dengan banyaknya protes penolakan, Gubernur Ali Mazi dapat mempertimbangkan ulang soal kedatangan TKA asal Tiongkok tersebut.

“Jangan sampai atas nama investasi daerah kita rugi apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja masyarat Sultra sendiri,” tutup Hidayatullah.

Laporan : Ilfa
Editor : MA

Pos terkait