Soal Tudingan Mainkan Aliran Dana PAUD, Begini Penjelasan Dikbud Konawe

  • Whatsapp

KONAWE, SULTRADEMO. CO- Belum selesai dugaan kasus penggelapan dana pemeliharaan Dikbud Konawe yang menyeret nama Bupati Konawe, Kerry Saiful Konggoasa, dan Gusli Topan Sabara yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD, muncul kasus serupa yang diduga kuat dilakukan oleh dinas yang sama pula.

Pasalnya, sejak 2017 terdapat 207 PAUD yang ada di Konawe diduga pengelolaannya mendapat tekanan dan kendali kuat dari pihak dinas terkait, khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan anggarannya.

Bacaan Lainnya

Dari Laporan Keuangan Dikbud Konawe sejak 2017, seluruh PAUD tercatat berjalan normal dan memanfaatkan dana PAUD yang berkisar Rp 10 hingga 40 juta pertahunnya, dana dimaksud adalah dana operasional, seperti belanja buku, mainan anak dan lainnya.

Sementara di lapangan, terdapat puluhan PAUD yang tidak berfungsi, tidak ada siswa serta terdapat juga beberapa PAUD yang dimanipulasi jumlah siswanya.

Sebut saja PAUD yang tidak berfungsi namun tetap mendapat aliran dana adalah PAUD KB Mawar Putih Desa Sambeani, PAUD KB Tunas Pertiwi Desa Mataiwoi, PAUD KB Ananda Desa Kasuwara, PAUD Warda Kelurahan Uepai, dan masih banyak lagi.

Beberapa Kepala PAUD yang ditemui mengaku, setiap Kepala PAUD mendapat arahan dari dinas terkait, bahkan untuk membeli buku pun harus lewat perusahaan yang ditunjuk Dikbud.

“Ma apa kami taukan, kita ini hanya mendapat arahan untuk mejalankan tugas,” kata salah seorang Kepala PAUD yang minta namanya disembunyikan, Rabu, (3/7/2019).

Hal senada diungkapkan salah seorang Kepala PAUD yang juga tak mau membeberkan identitasnya. Dikatakannya, soal penggelumbangan jumlah siswa serta pelaporan keuanagan dirinya kurang mengerti.

“Jangan mi kita tulis namaku, kita ini hanya bawahan yang menjalankan tugas, kita cari saja namanya pak Suriyadi kala itu Kabag, sekarang menjadi Plt Kadis,” bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Dikbud Konawe, yang juga saat itu membidangi bagian PAUD, Suriyadi menjelaskan, sebenarnya masalah tersebut sudah sering mengemuka dari tahun ke tahun.

Pada masa 2016/2017, disaat dirinya menjadi Kabid PAUD, disaat itu pula menjadi masa transisi dari ofline ke online dari manual ke dapodik.

Terkait penggelembungan siswa dan PAUD fiktif, dirinya justru menampik bila pihaknya tidak terlibat langsung apalagi memainkan dana BOP PAUD.

Sesuai dasar BOP PAUD dalam Permendikbud no 4 tahun 2017 syarat penerima dana PAUD adalah memiliki nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, punya siswa minmal 12, rekening dan NPWP.

“Dalam rangka meminimalisir yang namanya piktif dan penggelembungan, dari empat item itu kami tambahkan rekomendasi dari Lurah dan KA UPTD waktu itu masih UPTD, itulah yang meyakinkan kami bahwa PAUD itu tidak piktif dan ada siswanya,” jelasnya.

“Jadi mereka yang melakukan pengusulan data melalui operator mereka yang sudah dilatih dan terampil, mereka itu adalah para pengelola PAUD di kecamatan dan kelurahan itu, data itu masuk di Server kemendikbud pusat data, kami hanya bisa membuka tapi tidak bisa mengorek, kami hanya bisa memverfikasi data yang ada dalam dapodik secara berkala, tapi kami tidak bisa mengubah,” tambahnya.

Pengusulan dana BOP PAUD melalui SK bupati, dengan rujukan data dapodik, itulah yang disampaikan pihaknya kepada BPKB untuk dibuatkan hibah.

“Ada dua, TK Negeri dan Swasta, TK negeri belanja langsung melalui Dipa Dikbud, kalau swasta belanja tidak langsung melalui hiba Jadi yang eksekusi itu adalah BPKB dengan sistem non tunai,” bebernya.

Menyangkut PAUD piktif, lanjut dia,  sebenarnya PAUD kelompok bermain itu punya pola belajar berbeda.

“Saya tidak mengatakan itu on of, tapi kadang mereka belajar di ruang atau di gedung atau di bangunan secara resmi atau dirumah, itulah yang dinamakan pendidikan keluarga, itulah yang dibilang tidak ada,” tutupnya.

Terkahir, sebagai tim manajeman BPOP PAUD, pihaknya hanya memastikan penyaluran tepat jumlah, tepat waktu serta penggunaanya, itu dari tahun ke tahun dilakukan.

“Terjadinya misalnya dinas melakukan penggelembungan data siswa itu sudah tidak mungkin, karena ini non tunai, dan yang melakukan pendataan adalah operator satuan PAUD, kami hanya memonitor dan memverifikasi data,” tutupnya.

Laporan Aliyadin Koteo
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait