Jakarta, sultrademo.co – Koordinator Presidium Solidaritas Mahasiswa Muna Jakarta (SMM – Jakarta) Laode Sadam turut angkat bicara terkait polemik pelantikan sejumlah Kepala Dinas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Muna Barat.
Laode Sadam mengungkapkan bahwa berdasarkan profil dan rekam jejak para pejabat yang dilantik tersebut, nampak sekali Pj. Bupati Muna Barat, menempatkan kompetensi ASN, berintegritas, bisa bekerja dan profesionalitas, menjadi syarat utama dalam pengisian jabatan di Pemkab. Muna Barat.
Menurutnya para pejabat dimaksud telah melewati rangkaian tes dan assesment sesuai amanat PP 17/2020 tentang Manajemen ASN, dan Permenpan dan RB No. 15/2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah.
“Artinya, secara akademik, norma, syarat dan kompetensi pemerintahan terhadap yang dilantik tersebut tidak ada masalah. Pak Bahri selaku Pj. Bupati Muna Barat, selama ini sangat akademik dan saintis dalam menjalankan pemerintahan, tertib norma dan asas. Mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi, pasti didahului dengan kliring rekomendasi terlebih dahulu dari KASN dan Kemendagri” terangnya.
Ia menjelaskan, bahwa secara genealogis dan kultural, pejabat yang dilantik adalah semua orang Muna, bukan yang lain.
“Sekali lagi, perlu kami tegaskan, tidak ada perbedaan antara orang Muna dan Muna Barat. Identitas adminitrasi kewilayahan dan pemerintahan memang berbeda, tetapi hendaknya tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi karir ASN Mubar/Muna dalam menduduki jabatan publik di Pemkab Muna dan Muna Barat. Orang Muna dan Muna Barat, budaya dan adatnya sama, misalnya dalam pernikahan menggunakan adat Muna. Mestinya, kesamaan adat dan budaya menjadi perekat semuanya, dan menjadi falsafah dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Muna maupun di Muna Barat. Bahasa Muna, Dapoangka-angkatau, daporima-rimataiane damowanu liwu, secara sederhana terjemahannya, saling asah – asuh, membangun daerah menjadi tanggungjawab bersama”tambahnya.
Menurut aktivis HMI Jakarta ini, ASN Muna Barat bisa menjadi pejabat di Muna induk atau sebaliknya.
“Saya kira, Pj. Bupati Muna Barat telah mempertimbangkan semuanya, dan yang dilantik itu mayoritas ASN Muna Barat, dan ASN Muna Barat akan selalu menjadi prioritas dalam pengisian jabatan publik di Muna Barat. Berikutnya, Muna Barat secara sosio-kultural merupakan miniatur nusantara atau Indonesia mini, semua suku bangsa ada di Muna Barat. Jadi, pengisian jabatan publik berdasarkan preferensi sosio-kultural, sungguh tidak relevan lagi, dan tidak perlu dibesar-besarkan” lanjutnya
Ia menambahkan bahwa dalam UU 5/2014 tentang ASN, setiap ASN yang menduduki JPT wajib menandatangani perjanjian kinerja sebagai dasar kepala daerah dalam melakukan evaluasi secara berkala. Jika demikian, maka yang paling penting dalam pengisian JPT adalah kemampuan para pejabat tersebut dalam menerjemahkan proyeksi pembangunan kepala daerah.
“Kami amati, pejabat yang dilantik oleh Pj. Bupati Mubar adalah kabinet kerja bukan kabinet politik, karena mereka pasti mampu melaksanakan target-target pembangunan yang digariskan oleh Pj. Bupati Mubar sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam naskah perjanjian kerja, sebagai komitmen pernyataan kesanggupan”
Oleh karenanya, Ia berharap anasir dari pihak-pihak tertentu bahwa kabinet yang dilantik baru-baru ini merupakan kabinet politis dan bukan ASN Mubar, perlu disingkirkan dan tidak direproduksi menjadi isu liar dan sengaja menyudutkan Pj. Bupati Muna Barat.
“Saya kira, polemik atau kegaduhan yang tidak produktif segera diakhiri. Berikan kesempatan kepada Pj. Bupati Muna Barat dalam membangun kampung halamannya. Kita patut bersyukur, ada orang asli Muna Barat dengan karir cemerlang di Jakarta, asli Tiworo Raya, menjadi Pj. Bupati di kampung halamannya. Momentum ini tidak boleh kita lewatkan, belum tentu terulang lagi di masa datang, karenanya mari kita dukung Pak Bahri dalam membangun Muna Barat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muna Barat. Jika masih ada yang kurang dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas kita semua khususnya generasi muda Muna Raya memberikan catatan dan kritik membangun secara proporsional dan beradab kepada pemimpin kita. Kritik karena cinta, bukan kritik karena benci atau intrik” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
