“Solusi Disharmonisasi Alimazi – Lukman” Simak Wawancara Khusus Bersama Ketua Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah

  • Whatsapp

Bagaimana Seharusnya Agar Tidak Terjadi DISHARMONISASI Antara Gubernur Sultra (Ali Mazi) Wakil Gubernur (Lukman Abunawas) Berkaitan Dengan Pengangkatan Pejabat Dilingkup Pemerintahan Provinsi Sultra Menjelang 5 (Lima) Bulan Masa Pemerintahan AMAN Setelah Dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanggal 5 September 2018

Kendari, (SultraDemoNews) – Beberapa hari ini diberbagai media cetak dan online memuat berita yang cukup hangat terkait Ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur Sultra Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas yang ditengarai akibat Pelantikan pejabat administratur atau eselon II dan III Pemprov Sultra yang dipimpin Gubernur Sultra Ali Mazi pada tanggal 7 Januari 2019 dengan tidak melibatkan Wakil Gubernur Lukman Abunawas. Bahkan Gubernur Ali Mazi juga berkomentar di media bahwa soal pengangkatan dan pelantikan pejabat itu hak prerogatif Gubernur dan tidak ada yg salah.

Bacaan Lainnya

Simak Wawancara Khusus bersama Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara (JaDI Sultra), Hidayatullah. (10/1/2019)

Melihat persiteruan ini bagaimana tanggapan JaDI Sultra berkaitan dengan ketentuan Pengangkatan Pejabat dilingkup Pemerintahan Daerah ?

Agar menghindari konflik kepentingan serta kesewenangan – wenangan serta agar tidak amburadulnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terkait pengangkatan pejabat baik mutasi maupun rotasi pejabat sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tata kelola ASN dirinci antara lain pada UU 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS); Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) serta UU 10/2016 tentang Pilkada Pasal 162 ayat 3 dinyatakan bahwa; _gubernur, bupati, atau wali kota yang akan  melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri._
Jadi aturan ini memperbolehkan Kepala Daerah melakukan mutasi setelah 6 bulan pasca pelantikan, kecuali izin Menteri Dalam Negeri.

Menurut JaDI Sultra bagaimana melihat kedua pimpinan kita Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus bersikap soal mutasi dan rotasi jabatan ini ?

Sebenarnya soal Mutasi dan Rotasi Jabatan bagi ASN dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada. ” Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus izin menteri Dalam Negeri.” Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukam dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan.

Menyangkut posisi jabatan seperti eselon I dan II, Gubernur sebagai kepala daerah tidak bisa juga langsung melakukan mutasi atau melakukan nonjob. Mereka diwajibkan saat mengisi satu jabatan harus melalui proses lelang jabatan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, ada pengecualian jika ada yang tersangkut kasus hukum atau mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Kalau posisi Kepala Dinas harus melalui lelang jabatan. Tidak bisa dinonjobkan. Kecuali misalkan ada proses hukum atau mundur. Terkecuali kosong jabatan untuk Eselon III dan IV bisa langsung diisi, tapi kalau eselon II tetap harus mekanisme lelang jabatan. Jadi kalau eselon II kosong harus diisi dulu oleh Pelaksana tugas (Plt) sampai proses lelang jabatan selesai.

Berarti Gubernur sebagai Kepala Daerah tidak bisa serta merta mengangkat pejabat dan tidak boleh sewenang-wenang melakukan mutasi terhadap pejabat pemerintahan. Dan apakah ada sanksi bagi Kepala Daerah yang melanggar aturan pengangkatan pejabat ?

Gubernur sebagai Kepala Daerah tidak bisa sewenang-wenang atau membabi buta, karena Pemerintahan itu bukan perusahaan pribadi, tapi organisasi publik yang diikat oleh sejumlah aturan, mekanisme dan prosedur. Jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu juga selalu khawatir karena UU memberikan perlindungan atas pengabdiannya sebagai pegawai.

Apalagi saat ini sudah ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selalu melakukan evaluasi terhadap Kepala Daerah yang melanggar aturan. Ada sanksi bagi Kepala Daerah yang menabrak aturan, setelah KASN melakukan evaluasi. Hasil evaluasi KASN dikoordinasikan bersama dengan Kemendagri terkait sanksi atau bentuk pembinaan terhadap Kepala Daerah yang melanggar aturan.

Bahkan penerapan sanksi paling berat
adalah di pecat bagi Kepala Daerah yang melakukan mutasi tanpa seizin Mendagri. Tetap melalui proses dimana Kemendagri melalui hasil evaluasi KASN minta Kepala Daerah untuk mengoreksi atau memperbaiki keputusannya kalau diabaikan maka bisa dipecat kepala daerah tersebut. Ketegasan pemerintah pusat tersebut untuk melindungi sistem pemerintahan di daerah agar tidak amburadul dan tertib berbangsa dan bernegara.

Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Lukman Abunawas protes terkait pelantikan 47 pejabat eselon II dan III Pemrov Sultra karena Gubernur tidak melibatkan dalam pembahasannya, bahkan pelantikan pun tidak di undang. Bagaiamna seharusnya Gubernur bersikap. Apakah perlu duduk bersama Wakil Gubernur. Atau tidak perlu karena itu hak prerogatif Gubernur ?

Kalau saya Gubernur Ali Mazi harusnya orang pertama yang saya mintai pendapat adalah Wakil Gubernur Lukman Abunawas, selain berpijak pada aturan. Kenapa Wakil Gubernur karena dialah orang yang sukses berpasangan menduduki posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pilkada kemarin. Mereka berdua melahirkan Visi dan Misi bersama, tentunya mereka harus mencari pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan kapabel dibidangnya untuk mengejawantahkan visi misi mereka, juga bisa membantu dalam implementasi reformasi birokrasi.

Apalagi kalau ada komitmen awal sebagaimana yang disampaikan Wakil Gubernur Lukman Abunawas dan belakangan ada pengingkaran atas komitmen itu, akhirnya berakit disharmoni antar keduanya.

Sebenarnya kedua tokoh ini harus fleksibel saja, apa yang sulit dalam posisi tawar menawar untuk menyelesaikannya dengan menggabungkn berbagai kebutuhan kedua belah pihak. Bahkan pembagian kekuasaan juga sudah diatur sebagaimana dalam Pasal 65, 67, 67 dan 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda berkaitan dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal lain juga dapat dibangun proses komunikasi, bisa terjadi seperti bertukar informasi berdua lewat telponan, SMS, Whatshaap kalau saling berjauhan,
dan saling berkunjung berdiskusi berdua membahas isu, fakta, juga bisa saling curhat perasaan. Tentunya kalau sudah sering bertemu berdiskusi berdua para pimpinan kita pasti akan mampu memperlihatkan berbagai macam solusi untuk menimbulkan rasa saling percaya. Kemudian pasti dapat menghadirkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan keuntungan berimbang di kedua belah pihak.

Sampai saat ini ketegangan terus meruncing antara Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas, kita khawatirkan bisa konfliknya berkepanjangan dan bagaimana bisa mempertemukan kembali visi mereka berdua ?

Saya tidak menyangka baru 5 bulan berjalan pemerintahan AMAN bisa terjadi disharmoni seperti ini. Padahal Kalau kita lihat ketokohan, karakter pribadi dan hubungan sosial masing-masing antara Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abunawas adalah tokoh-tokoh panutan yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Saya sangat menyayangkan adanya ketidakharmonisan ini.

Apabila ini berlarut bisa menjadi bola liar, bias politik, dapat melahirkan bibit perpecahan yang mengarah pada isu SARA dan terutama dapat mengganggu stabilitas roda pemerintahan, pelayanan publik serta tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai. Ketidakharmonisan Ini begitu nampak didepan publik melalui pemberitaan dibanyak media. Hal ini apabila tidak dikelola dengan baik oleh kedua belah pihak akan berdampak buruk bagi rakyat, bagi aparat birokrasi dan bagi para pihak yang berseteru itu sendiri.

Tidak ada keuntungan sama sekali dari konflik itu. Luka maupun derita yang diakibatkan oleh sebuah konflik politik dan kekuasaan yang paling menderita itu rakyat. Dan semua biaya konflik pasti rakyat pula yang merawat dan menanggungnya.

Apa harapan JaDI Sultra kepada Gubernur dan Wakil Gubernur kita ini ?

Kami berharap semoga bisa ada titik temu, harus rujuk kembali dengan hasrat untuk kembali bekerja sama. Kalau ada masalah urai seobyektif mungkin agar hubungan baik tetap terjaga demi kepentingan bersama dan daerah yang kita cintai ini. Kalau konflik dibiarkan berlarut masalahnya nanti jadi benang kusut, mengurainya akan sulit karena pasti banyak pihak yang akan selalu memanas-manasin. Jadi perlu menurunkan tensi konflik dan bagimana upaya yang bijaksana meredakan ketegangan. Saya yakin mereka tidak perlu diajarkan tetang tata krama kehidupan politik dan pemerintahan. Keduanya tokoh dan berpengalaman dibidang masing-masing.

Bahkan kalau perlu Gubernur dan wakil Gubernur gunakan Media Sosial (Medsos) untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan warga masyarat Sultra, karena sekarang jaman digital. Presiden Jokowi juga bermedsos, dan begitu banyak Kepala Daerah yang sukses memanfaatkan medsos untuk merekam aspirasi warga masyarakat.
Jadi saya kira Gubernur dan Wakil Gubernur mari lihat dunia ini dengan terang dan jelas, ini sudah generasi milenial dalam jaman yang semakin canggih dan maju. Harus terbuka, fleksibel dan menyesuaikan.

 

  • Whatsapp

Pos terkait