Jakarta, Sultrademo.co – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, turut menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Rakernis ini mengangkat tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi nasional, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan RI, serta berbagai kepala dinas kelautan dari seluruh Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada kepanikan berlebihan terhadap perubahan iklim. Ia justru melihat peluang besar di balik tantangan tersebut.
“Ini bukan berarti tidak menghasilkan atau mendatangkan nilai ekonomi, tetapi sebetulnya dapat menciptakan nilai ekonomi yang tinggi,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi nasional melalui pendekatan adaptif dan inovatif.
Rakernis ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tata ruang laut dan kebijakan pembangunan nasional. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah menyampaikan bahwa Perpres 139/2024 menjadi dasar kuat untuk mengoordinasikan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil secara lintas kementerian, didukung pendekatan One Spatial Planning Policy (OSPP) yang menyatukan dimensi ruang darat, laut, udara, dan bawah tanah secara terintegrasi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menekankan pentingnya penyelenggaraan penataan ruang laut yang bertumpu pada empat pilar: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan.
“Target kita adalah pencapaian triple win: sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ungkapnya.
Ia juga memperkenalkan sistem digitalisasi pengelolaan ruang laut berbasis Big Data, AI, dan GIS melalui Ocean Monitoring System sebagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan laut.
Di sisi lain, Edison Siagian, dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, mengungkapkan bahwa percepatan penyusunan dan pengesahan RTRW dan RDTR di daerah menjadi prioritas pemerintah.
“RPJPD dan RPJMD pasca Pilkada Serentak 2024 harus diselaraskan dengan RTRW agar pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan ruang nasional,” jelasnya.
Dandy Satrya Iswara dari Kemenko Bidang Pangan RI turut menyoroti urgensi konsep Blue Food dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia menegaskan bahwa, penataan ruang laut harus mampu menyediakan ruang bagi pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem laut, dan pengendalian pencemaran. Potensi budidaya rumput laut, khususnya di daerah seperti Sulawesi Tenggara, menjadi peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk pasar ekspor.
Menutup sesi Rakernis, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo dari Bappenas menyampaikan bahwa RPJPN 2025–2045 menjadi landasan utama pembangunan jangka panjang, dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan ekonomi biru membutuhkan kepastian ruang agar bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kehadiran Wakil Gubernur Sultra dalam forum strategis ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung transformasi pembangunan berbasis kelautan dan tata ruang, sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Laporan: Arini Triana Suci R
Editor : UL
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
