Tak Diberi LKPD, Dewan Sebut Pemkot Kendari Sembunyikan Sesuatu

  • Whatsapp

Kendari,Sultrademo.co- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari kembali menaggapi pernyataan Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Hj Nahwa Umar yang engan memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait utang seperti yang diminta DPRD sebelumnya.

Atas pernyataan itu, anggota DPRD Kendari La Ode Azhar menyebut ada yang disembuyikan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) terkait utang. Pasalnya dalam rapat yang dilakukan belum lama bersama TAPD, pihak Pemkot engan memberikan data My Name My Address.

Bacaan Lainnya

“LKPD merupakan bagian dari dokumen APBD yang telah dibahas bersama DPRD dan Pemkot Kendari, sehingga sejak dari penetapan sampai pelaksanaan APBD, dewan wajib mengetahui, apakah utang pada pihak ke tiga tersebut bukan bagian dari pelaksanaan dan pengelolaan APBD,” ujar Azhar melalui sambugan telepon. Jum’at, 20/3/2020.

Kata Azhar, sikap Pemkot yang tak mau memberikan LKPD kepada DPRD, sama saja menghalangi fungsi DPRD yakni budgeting dan pengawasan. Sehingga bisa melanggar peraturan.

“Sikap yang ditunjukan pemkot semakin menguatkan kecurigaan kami bahwa memang ada yang disembuyikan terkait utang. Utamanya berkaitan perbedaan antara data yang disampaikan TAPD kepada DPRD saat rapat bersama bebarapa waktu yang lalu,” terangnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan DPRD, terjadi perbedaan data yang disampikan. Jika dalam laporan TAPD bahwa utang pemkot di dinas PU sebanyak 128 Miliyar. Maka data yang dipegang DPRD hanya 75 miliyar.

“Inilah yang memantik tanda tanya besar ke kami anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut. Data mana yang mesti dipercaya dan diyakini karena terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Olehnya itu saya mengimbau kepada seluruh Anggota DPRD Kendari agar dapat menyikapi hal tersebut,” terang Azhar.

Sebelumnya, ditemui terpisah Sekot Kendari Nahwa Umar mengungkapkan, sikap DPRD yang meminta LKPD terkesan berlebihan dan melanggar aturan. Pasalnya revisi APBD termaksud didalam LKPD.

“Kami tidak mengerti mau mereka apa. Selama itu masih sesuai aturan dan tidak melanggar kami tidak akan berikan LKPD itu dan tetap akan merevisi anggaran APBD 2020,” jelas Nahwa.

Sementara, lanjut Nahwa, terkait data by name by adress semua terdaftar dalam LKPD. Sedangkan LKPD tidak bisa diberikan kepada siapapun sebelum diperiksa Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) karena dokumen tersebut sifatnya sanggat rahasia.

Laporan Hani
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait