Terbitkan Perpres BPJS, Komunitas Peduli BPJS : Itu Bukan Solusi

  • Whatsapp

Jakarta, sultrademo.co – Mengenai kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan menanggapi kenaikan tersebut merupakan solusi mundur sehingga Perpres 75/2019 berpotensi untuk di uji materiil oleh peserta yang kecewa atas kebijakan ini.

Johan, salah satu anggota komunitas BPJS menjelaskan, dalam UU SJSN yang patut diperhatikan oleh pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) UU SJSN disebutkan bahwa Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala. Penjelasan Pasal tersebut Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini adalah jangka waktu tertentu untuk melakukan peninjauan atau perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Bacaan Lainnya

“Justru peserta lebih tenang apabila pelayanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan ditingkatkan dari sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan sebagaiman ditegaskan pada Pasal 24 ayat (3) UU SJSN,” jelasnya.

Perlu diketahui juga, lanjut Johan, mengenai pelayanan kesehatan ini merupakan manfaat dari  jaminan kesehatan yang ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU SJSN. Kemudian pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal tersebut meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung.

“Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian,” urainya. Selasa, 5/19.

Dijelaskannya, tujuan dari UU BPJS adalah terwujudnya kebutuhan dasar dimana kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 3 UU BPJS).

“Sehingga idealnya seharusnya sebelum melakukan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan, Pihak Pemerintah seharusnya mempertimbangkan segala masukan dari publik seluas-luasnya khususnya terhadap kenaikan iuran ini agar tidak mengabaikan asas dan tujuan UU BPJS itu sendiri,” imbuhnya.

Laporan : IMS

Pos terkait