Kendari, Sultrademo.co – Rencana pemerintah pusat mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi sulawesi tenggara (Sultra) menuai penolakan dari berbagai pihak.
Setelah Gubernur dan DPRD sultra, kini giliran Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Cabang Kendari melayangkan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 TKA asal Tiongkok tersebut.
Ketua HMI kendari Sulkarnain menuding PT VDNI terkesan memanfaatkan situasi di tengah pandemi covid-19 dimana banyak tenaga kerja lokal dirumahkan sehingga berniat memasukan TKA asal Tiongkok.
“Kami menolak keras rencana kedatangan 500 TKA asal Tiongkok itu, PT VDNI sangat tidak adil dan memanfaatkan situasi ini, tenaga kerja lokal di rumahkan kok tka di import, licik” terangnya.
Menurutnya, soal rencana kedatangan TKA asal Tiongkok adalah kesalahan perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS karena pemerintah pusat mengacu pada surat permohonan RPTKA pada tanggal 1 april 2020 oleh kedua perusahaan tersebut.
“Saya sangat menyayangkan kedua perusahaan tujuan TKA itu dan harusnya mereka disalahkan karena rencana kedatangan TKA mengacu pada surat permohonan RPTKA manajemen VDNI dan OSS” ungkap Sulkarnain, Senin (4/5/2020)
Mantan Kabid PAO itu menegaskan bahwa pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk memberikan sanksi keras kepada manajemen PT VDNI dan OSS.
“Pemerintah daerah mestinya tegas dan memberi sanksi keras perusahaan bukan hanya berani menyoroti dan menyurati pemerintah pusat tapi lemah di daerah” tegasnya.
Pihaknya juga akan menghimpun kekuatan buruh yang di rumahkan untuk melakukan boikot pada PT. VDNI dan OSS.
“Kami masih berkomunikasi dengan pihak karyawan lokal yang dirumahkan dan kami akan boikot perusahaan kalau pemerintah daerah tidak berani dan tidak punya otonomi maka rakyat lokal punya” tutupnya.