Kendari, Sultrademo.co – Organisasi Visioner Indonesia mengajak masyarakat menyikapi informasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, mengatakan LHKPN merupakan instrumen transparansi yang diwajibkan kepada seluruh penyelenggara negara. Karena itu, menurutnya, perubahan nilai harta yang tercantum dalam laporan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai sesuatu yang negatif.
“LHKPN adalah wujud komitmen transparansi. Ketika seluruh aset dilaporkan secara terbuka kepada KPK, itu menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Publik tentu berhak mengawasi, namun penilaiannya juga perlu dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta yang utuh,” kata Akril, Kamis (16/7/2026).
Akril menjelaskan, perubahan nilai kekayaan dalam LHKPN dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti penambahan aset, kenaikan nilai investasi, transaksi yang sah, maupun perubahan harga pasar atas aset yang dimiliki. Menurutnya, seluruh informasi tersebut dapat diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang telah diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia juga menilai konsistensi Andi Sumangerukka dalam menyampaikan LHKPN merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip keterbukaan sebagai penyelenggara negara.
Selain itu, Akril mengapresiasi komitmen Gubernur Sultra yang sebelumnya menyatakan akan menghibahkan gaji dan sejumlah fasilitas jabatan untuk mendukung pendidikan masyarakat kurang mampu.
“Komitmen tersebut menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan Pak Andi Sumangerukka bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah seperti ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Menurut Akril, selama memimpin Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka juga dinilai fokus mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan investasi, serta pelaksanaan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum apabila terdapat persoalan yang memerlukan pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
“Kami percaya masyarakat Sulawesi Tenggara semakin cerdas dalam menyikapi berbagai informasi. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati mekanisme hukum yang berlaku, dan tidak terburu-buru membangun kesimpulan yang belum didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang,” tuturnya.
Akril menambahkan, kepemimpinan yang baik harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.
“Kepemimpinan yang baik lahir dari transparansi, kerja nyata, dan kesediaan untuk diawasi. Ketiga hal tersebut telah ditunjukkan oleh Gubernur Andi Sumangerukka melalui pelaporan LHKPN dan komitmennya membangun Sulawesi Tenggara secara terbuka,” pungkasnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
