Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Kota Kendari menargetkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mendorong realisasi sedikitnya 1.200 unit bantuan rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya menuntaskan lebih dari 4.300 RTLH yang masih tersebar di wilayah kota.
Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Kendari mencatat, hingga Januari 2026 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 4.318 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 unit telah tertangani melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD, maupun CSR, sehingga sisa RTLH kini berada di angka 4.100-an unit.
Kepala DPKPP Kota Kendari, Hj. Satria Dama Yanti Saud, S.E., M.E, menyampaikan bahwa pada 2025 telah terealisasi bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 124 unit, ditambah 20 unit stimulan BSPS lainnya. Selain itu, enam unit RTLH direncanakan berlanjut pada 2026.
“Untuk 2026, kami sudah mengusulkan bantuan BSPS dari jalur aspirasi sebanyak 500 unit, kemudian 500 unit lagi saat ini masih dalam tahap verifikasi di Kementerian Perumahan, serta tambahan 200 unit BSPS aspirasi lainnya. Totalnya sekitar 1.200 unit yang kami dorong bisa turun tahun depan,” kata Satria dalam rapat bersama Wali Kota Kendari, Rabu, (04/02/2026).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa persoalan perumahan merupakan isu mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan, pendidikan, hingga pencegahan stunting.
“Rumah itu kebutuhan dasar. Bagaimana kita mau bicara kota sehat dan kota layak huni kalau masih banyak warga tinggal di rumah yang tidak manusiawi. Ini pekerjaan besar dan harus dipercepat,” tegas Siska.
Ia juga menyoroti lambannya penurunan angka RTLH sejak 2022 yang dinilai belum signifikan meski pembangunan infrastruktur terus berjalan. Karena itu, Siska meminta pendekatan yang lebih terbuka dan langsung ke masyarakat.
“Kalau hanya rapat dan data, masyarakat tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kita harus turun langsung, bersama ketua DPRD, wakil wali kota, sekda, tinjau lokasi, supaya publik tahu rumah mana yang sudah diperbaiki dan mana yang akan dikerjakan,” ujarnya.
Selain mengandalkan APBN dan APBD, Pemkot Kendari juga akan menggandeng perusahaan dan perbankan melalui program CSR untuk membantu bedah rumah warga. DPKPP diminta menyiapkan proposal berbasis data agar kolaborasi lebih terarah.
Di sektor lain, DPKPP juga melaporkan perkembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan. Dari 801 perumahan yang terdata di Kota Kendari, sebanyak 129 PSU telah diserahkan ke Pemkot, ditambah 5 PSU berupa bangunan dari APBN pusat yang diserahkan pada 2025.
Wali Kota Kendari meminta DPKPP segera menyerahkan data lengkap perumahan, termasuk hasil koordinasi dengan Satgas Perumahan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.
“Ini semua saling terkait. Rumah, sanitasi, jamban, lingkungan, gizi keluarga. Kalau rumahnya layak, dampaknya ke kesehatan dan pendidikan juga akan besar. Saya minta data lengkapnya untuk kita tindak lanjuti,” pungkas Siska.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
