Ada Apa Dengan Lembaga Rasuah Indonesia?

  • Whatsapp

 

Oleh : Yusril*

Bacaan Lainnya

Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan perkara serius, misalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara(ASN) yang menimbulkan adanya kontroversi, belum lagi kasus korupsi yang kian hari semakin merajalela, kasus korupsi bantuan sosial (bansos), kasus suap di Kementrian kalautan dan perikanan (KKP), hutang Negara dan BUMN yang terus menggunung, dan bencana non alam atau covid-19 yang proses penanganannya terkesan maju mundur, dll. Wajar, jika public menilai Negara sedang roboh.

Kasus-kasus di atas disambut  masyarakat dengan pemberian krisis legitimasi pada pemerintahan Presiden Jokowidodo. Bisa saja ini akan berpengaruh pada pemilu 2024, maksud penulis bukan saja berdampak pada jokowi secara personalia melainkan cabinet dan kendaraan banteng bermoncong putih yang ingin “berlaga” di pemilu 2024 akan minim elektabilitas. Entahlah,

Lantas bagaimana nasib KPK?

Sekarang ini yang sedang hangat diperbincangan adalah kasus dibebastugaskannya pegawai KPK melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, 51 di antaranya dipecat dan 24 lainnya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.

Sumber Liputan6.com.

KPK adalah lembaga yang berfokus pada bidang pemberantasan korupsi, Embrio KPK ada di era Presiden Habibie, Dirancang di era Gusdur, disahkan di era Megawati, dilanjutkan di era SBY, dan “dilemahkan” di era Pemerintahan Jokowidodo.

Pegawai KPK yang dibebastugaskan adalah mereka yang sudah banyak berkontribusi pada Negara Indonesia dalam hal memberantas dan menangkap para Koruptor Negara.

Tak salah jika Public menilai hal tersebut adalah usaha pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bagaimana tidak, pegawai yang sudah banyak mengatasi kasus korupsi di Indonesia harus dibebastugaskan, dengan alasan tidak lulus mengikuti TWK.

Pegawai menilai pertanyaan yang termaktub dalam TWK tak ada kaitan dengan proses memberantas korupsi, misalkan, Punya pacar? Pacaran berapa kali? Kalau pacaran ngapain saja? Kan aneh pertanyaannya.

KPK adalah anak kandung Reformasi yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya.

Sejak disahkan pada tahun 2003 sampai saat ini masih saja terjadi kasus korupsi, ditambah lagi ada usaha untuk “melemahkan” dengan memberhentikan pegawai senior.

Para pimpinan Negara berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Sejak orde baru, Soeharto pernah menyatakan dalam pidatonya pada tahun 1970 bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, saat itu ia mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.” Begitupun dengan SBY akan berada di garda terdepan untuk memberantas korupsi.

Dikutip dari Anti-Corruption clearing House (ACCH).

Selain terjadi perpindahan system politik pada masa 1945-1959 dan 1959-1965, yaitu perubahan dari masa demokrasi konstitusional ke masa demokrasi terpimpin, terjadi juga gelombang perubahan besar pada 1998, yakni masa reformasi yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim orde baru yang berkuasa 1965-1998, (Miriam Budiarjo, 1989).

Kekuasaan Soeharto yang dikenal dengan rezim otoriter mampu membawa kehancuran bagi proses demokrasi di Indonesia.

Ada beberapa poin yang termaktub dalam cita-cita reformasi, salah satunya adalah “mengharamkan” praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang saat itu gencar dipraktikkan oleh pemerintahan Soeharto.

Setelah berhasil menjatuhkan kediktatoran Soeharto masyarakat dan mahasiswa berharap praktik korupsi sudah harus hilang di negeri tercinta ini.

Apa saja yang mempengaruhi lahirnya problem seperti yang penulis sebutkan di atas?

  1. Political Power

Penulis mulai dengan menggunakan teori kekuasaan politik, karena masalah di atas tidak terlepas dari pemahaman kita tentang ilmu politik, menurut Robson dikutip dalam buku Ramlan Surbakti (1951: 7) menerangkan “ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.”

Yang menjadi pertanyaan, apa relevansi antara masalah di atas dengan kekuasaan?  Kekuasaan sejatinya adalah instrument seseorang untuk mengeluarkan kebijakan, seseorang akan lebih berpengaruh apabila dia memiliki kekuasaan, sederhananya orang yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang memiliki jabatan, tapi tidak semua jabatan akan berpengaruh pada kekuasaan, misalkan ada yang memiliki kekuasaan namun ia tidak memiliki jabatan, seperti para konglomerat contohnya.

Sebagai contoh, disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law menuai banyak kontroversi dari kalangan masyarakat, terkhusus kaum buruh. Hal itu dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja.

Ada beberapa poin dalam Omnibus Law yang menurut penulis sangat “mengistimewakan” para konglomerat, salah satunya ada poin yang mempermudah masuknya investasi dan penyederhanaan perizinan tanah.

Ini membuktikan bahwa konglomerat sangat besar pengaruhnya terhadap kebijakan politik, entah mungkin karna ada kontrak politik yang dibangun saat “laga” politik yang lalu, ataukah pemerintah adalah konglomerat itu sendiri. Bisa saja.!

Kekuasaan dan jabatan adalah alat yang sangat komplit dalam mengeluarkan kebijakan politik.

Penjelasan di atas dapat kita jadikan sebagai intrumen untuk menganalisa siapa Aktor di balik pembebasan tugas pada pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK?

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menduga adanya upaya persekongkolan yang erat kaitannya dengan agenda pemilu 2024, yang akhirnya TWK ini berujung pada pemberhentian 51 pegawai. “Saya tidak menuduh keterlibatan actor politik tertentu dalam polemic pemberhentian tersebut. Waktu pemberhentian para pegawai KPK saat ini mendekati dengan pelaksanaan Pemilu 2024,”

Dikutip dari Kompas.com

Dibalik wayang pasti ada dalang, di balik TWK pasti ada?

  1. Political Conflict

Dalam pengambilan keputusan, konflik adalah hal yang lazim dalam politik, entah itu konflik fisik atau nonfisik, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan politik.

Pengambilan keputusan politik biasanya di iringi dengan kepentingan para actor politik untuk mendapatkan “sesuatu” dan untuk mempersiapkan kepentingan selanjutnya.  Menurut Ramlan Surbakti (1951: 10)  kegiatan untuk memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain merupakan upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara pelbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya karena mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan.

Apakah dengan diadakannya TWK termasuk bagian dari usaha untuk mendapatkan “keuntungan” ataukah justru sebaliknya? Mari kita telaah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK dan dibebastugaskannya 24 orang lainnya menurut dugaan penulis ini adalah grand design untuk menghalangi penyelesaian kasus korupsi yang masih belum tuntas , misalkan pencarian Harun Masiku dengan kasus suap terhadap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum kemungkinan akan terkendala karena adanya polemic Tes Wawasan Kebangsaan.

Sebagai reaksi dengan diadakannya TWK untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara menghadirkan konflik yang bersifat nonfisik.

Korupsi adalah kejahatan besar yang harus diberantas secara serius, sebagai lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi maka KPK menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Maka dari itu penulis berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah kepada lembaga anti rasuah itu.

Dengan mengeluarkan Perpu sebagai hak prerogative Presiden untuk mengembalikan pegawai KPK yang sudah dinyatakan berhenti dalam bertugas adalah bentuk kepedulian Presiden terhadap lembaga tersebut.

Pesan untuk mahasiswa

Sebagai penutup penulis ingin sedikit menuliskan pesan buat Mahasiswa.

Saat ini kos-kosan mahasiswa dengan ukuran 3×4 tidak lagi diisi dengan pembahasan yang kritis, tidak lagi kita disuguhkan dengan tema-tema diskusi yang esensial, tapi di era 4.0 ini mahasiswa lebih disibukan dengan gadget masing-masing.  Suara “jangan majuuuu, munduuuuur banyak musuh” terlontar di ruang itu. Entah mereka sedang sibuk menyiapkan diri untuk berjihad membela palestina dari serangan Israel ataukah sedang melatih diri untuk menjadi seorang milisi.

Kalangan aktivis saat ini lebih didominasi dengan mode senyap tanpa suara. Entah kenapa?

Bangkitlah dan bangunlah dari “tidur panjangmu,” teruskanlah perjuangan para pendahulu kita, sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa ini.

*)Penulis : Mahasiswa Ilmu Politik, Fisip, UHO /Kader HMI Komisariat Fisip UHO/ Sekjend Forum Kajian Politik (Forkpol)/ Ketua Umum Ruang Berpikir Merdeka (RBM)

  • Whatsapp

Pos terkait