Kendari, Sultrademo.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menghadiri Rapat Kerja Gubernur yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Rapat kerja yang mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” itu menjadi forum strategis bagi para gubernur untuk membahas berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan daerah.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa gubernur memiliki dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Menurut Bima Arya, dinamika pemerintahan saat ini menuntut kepala daerah mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga memaparkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut meliputi optimalisasi pengelolaan anggaran, pembangunan kemitraan yang inovatif, penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat, pemberdayaan dunia usaha, peningkatan investasi, hingga pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif agar memberikan nilai tambah ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah.
Tak hanya itu, penyusunan tata ruang yang terpadu juga menjadi salah satu fokus yang dinilai penting sebagai fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Keikutsertaan Gubernur Andi Sumangerukka dalam forum APPSI tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya melalui pemberdayaan UMKM sebagai salah satu sektor penopang perekonomian.






