Kendari, Sultrademo.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Tahun 2026 yang digelar di Hotel Azizah Syahriah, Kendari, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Sultra, Rony Yakob.
Dalam sambutannya, Rony menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam setiap proses pembangunan.
Menurutnya, perspektif gender tidak cukup dipahami sebagai isu sektoral, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintah.
“Berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kesenjangan akses terhadap layanan publik memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang responsif gender, termasuk melalui penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Selain meningkatkan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender secara berkelanjutan.
Rony juga mengingatkan bahwa kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), penghargaan nasional bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda, BPKAD, Inspektorat, DP3AP2KB, serta para koordinator Pengarusutamaan Gender di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), untuk terus memperkuat sinergi dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Melalui pendampingan ini, Pemprov Sultra berharap implementasi Pengarusutamaan Gender tidak hanya menjadi pemenuhan indikator administrasi, tetapi mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
