Kendari, Sultrademo.co – Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sekda Sultra), Asrun Lio, menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga fungsi kontrol sosial.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya kontroversi terkait ungkapan “kepo” dari salah satu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sultra.
Menurut Asrun, rasa ingin tahu yang tinggi merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“Jika wartawan tidak ‘kepo,’ maka fungsi kontrol sosial akan lumpuh. Jurnalis menjalankan tugasnya sesuai undang-undang. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya pejabat Pemprov Sultra, untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan, karena bahkan napas seorang pejabat bisa menjadi berita,” ujar Asrun, Minggu (22/12/2024).
Asrun juga mengingatkan pentingnya kedewasaan para pejabat publik dalam menghadapi sorotan media, mengingat pers adalah pilar demokrasi yang harus didukung keberadaannya.
Ia berharap jurnalis tetap mematuhi kode etik jurnalistik, sehingga fungsi pers sebagai kontrol sosial dan sumber edukasi masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa memicu hoaks atau keresahan.
“Pejabat juga manusia biasa yang bisa khilaf. Jika ada pernyataan yang tidak memuaskan, mohon kiranya berita yang disajikan tetap berimbang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas peran pers, Asrun juga menjelaskan perkembangan pembangunan gedung Poliklinik dan Manajemen Rumah Sakit Jiwa Sultra.
Ia memastikan, meskipun anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 hanya sebesar Rp 30 miliar, pembangunan telah dirancang hingga lantai empat.
“Pembangunan struktur gedung dirancang sampai lantai empat, meski dana yang tersedia hanya cukup untuk menyelesaikan lantai satu dan dua. Kami berharap ada tambahan dana di masa mendatang, baik dari DAK maupun APBD, untuk penyelesaian lantai tiga dan empat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur RS Jiwa Sultra, dr. Putu Agustin Kusumawati, menyebutkan bahwa pembangunan tahap awal telah sesuai rencana, tetapi belum mencakup keseluruhan lantai akibat keterbatasan anggaran.
“Fokus kami saat ini adalah memaksimalkan fungsi lantai satu dan dua. Untuk lantai tiga dan empat, kami masih akan mengusulkan tambahan anggaran pada DAK 2026, setelah usulan sebelumnya tidak disetujui,” ungkapnya.
Putu juga menjelaskan bahwa lantai tiga dan empat direncanakan untuk ruang pertemuan dan manajemen, yang sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional rumah sakit.
“Harapannya, kelanjutan pembangunan ini dapat didukung baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, agar pelayanan kesehatan di RS Jiwa Sultra dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
