Kendari, Sultrademo.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, hadir sebagai narasumber utama dalam Dialog Interaktif bertema Pentingnya Literasi Digital dalam Membangun Sultra yang digelar Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) di Hotel Qubah 9 Kendari. Kegiatan ini turut diikuti Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, mahasiswa Universitas Halu Oleo, serta berbagai perwakilan organisasi mahasiswa.
Dalam penyampaiannya, Kadis Kominfo memberikan apresiasi kepada GPMI yang telah menghadirkan ruang kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa forum seperti ini merupakan bagian sah dari praktik demokrasi yang sehat.
“Saya apresiasi teman-teman semua. Ini langkah yang sangat baik sekali dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah. Ruang seperti ini bukan ruang haram, bukan ruang nakal, bukan pula ruang untuk cari muka. Ini ruang sah dalam bernegara,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).
Ridwan menjelaskan bahwa hak menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, mahasiswa memiliki legitimasi kuat sebagai mitra kritis pemerintah.
Ia menilai mahasiswa harus berperan sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif. Pemerintah, katanya, perlu meninggalkan pola pikir lama yang menganggap kritik sebagai ancaman.
“Kita ini sering mengklaim sudah transparan dan akuntabel. Tapi ketika mahasiswa datang menyampaikan kritik, kok marah? Ini yang harus berubah,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa merupakan bagian dari pilar demokrasi, sehingga keberadaan mereka harus menjadi ruang kolaboratif yang menguatkan penyelenggaraan pemerintahan.
Ridwan juga menyebut bahwa melalui pembinaan yang tepat, mahasiswa dapat menjadi pionir ide dan inovasi, terutama dalam memperkuat pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi.
Dalam pemaparannya, Kadis Kominfo menegaskan bahwa literasi digital sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Tenggara, mengingat digitalisasi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan.
“Sekitar 80 persen penduduk Indonesia sudah menggunakan digital. Di Sulawesi Tenggara malah hampir 90 persen. Bahkan anak kecil pun sudah digital,” katanya.
Meski demikian, ia menyayangkan maraknya konten negatif di ruang digital seperti ujaran kebencian, pornografi, perundungan, hingga curhatan tidak etis yang rawan terkena pelanggaran Undang-Undang ITE.
“Hampir 75 persen ruang digital kita diwarnai hate speech, pornografi, bully, dan konten-konten tidak etis. Banyak yang tidak sadar bahwa mencemarkan nama seseorang secara digital sudah masuk pelanggaran ITE,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam menghadirkan ruang digital yang lebih sehat dan edukatif.
Dalam dialog tersebut, Ridwan memperkenalkan konsep literasi digital yang tengah dipersiapkannya, yakni program Go to Campus. Program ini dirancang untuk membangun komunitas relawan literasi digital berbasis mahasiswa.
“Saya punya konsep ‘Go to Campus’. Kita ingin membangun komunitas relawan literasi yang bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang etika bermedia sosial,” terangnya.
Melalui program ini, mahasiswa diajak untuk aktif mengedukasi publik mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, termasuk menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan konten destruktif lainnya.
Selain itu, Ridwan mengingatkan bahwa pemerintah telah menyediakan saluran pengaduan dan informasi digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti SP4N-LAPOR! serta layanan PPID yang terintegrasi dengan KemenPAN-RB.
“Hari ini kita punya SP4N-LAPOR!, ruang digital untuk menyampaikan keluhan. Bisa pakai nama asli atau anonim. Termasuk lewat PPID, masyarakat berhak meminta informasi dari seluruh OPD,” jelasnya.
Ia mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan kanal tersebut agar kontrol sosial dapat berlangsung lebih beretika dan sesuai mekanisme negara.
Ridwan kembali mengingatkan pentingnya menghadirkan konten digital yang membawa nilai, kebenaran, dan edukasi bagi masyarakat.
“Konten itu sangat penting. Gunakan konten untuk meluruskan masalah, menyampaikan pesan, dan memberikan edukasi – bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang tidak bermanfaat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa literasi digital dapat
dimulai dari langkah sederhana, yakni membuat konten informatif, edukatif, dan bertanggung jawab.
Di akhir kegiatan, Kadis Kominfo berharap dialog interaktif ini menjadi titik awal kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan mahasiswa dalam membangun ekosistem digital yang lebih sehat.
“Saya percaya anak-anak saya, adik-adik saya, bisa menjadi alat kontrol yang baik. Mari kita bangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mahasiswa adalah agen perubahan, dan digital adalah ruang baru kita,” tutupnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
