Kendari, Sultrademo.co — Pemerintah Kota Kendari bergerak cepat menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras bagi warga terdampak banjir di sejumlah kecamatan, Minggu (17/5/2026). Distribusi logistik ini dilakukan secara bertahap guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca yang belum stabil.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menjelaskan bahwa sistem pembagian bantuan kali ini berbasis pendataan per jiwa. Alhasil, jumlah beras yang diterima setiap keluarga akan bervariasi, tergantung pada jumlah anggota keluarga yang tercatat dalam satu rumah tangga.
“Pemerintah terus memastikan bantuan pangan tersalurkan sesuai data riil masyarakat terdampak banjir agar tepat sasaran,” ujar Sahuriyanto, Minggu (17/5/2026).
Berdasarkan data rilis per Minggu (17/5/2026), Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu menjadi wilayah dengan fluktuasi jumlah penerima terbesar. Berikut adalah rincian sebaran bantuan pangan di wilayah Kota Kendari:
* Kecamatan Poasia (Penerima KK Terbanyak): Total 359 KK (1.252 jiwa) tersebar di Kelurahan Anduonohu, Wundumbatu, Matabubu, Anggoeya, dan Rahandouna. Kelurahan Anduonohu menjadi titik terbesar dengan 244 KK (849 jiwa).
* Kecamatan Kambu (Penerima Jiwa Terbanyak): Total 276 KK dengan cakupan mencapai 1.452 jiwa di Kelurahan Kambu.
* Kecamatan Abeli: Total 180 KK (641 jiwa) yang tersebar di Kelurahan Abeli, Anggalomelai, dan Lapulu.
* Kecamatan Wua-Wua: Total 71 KK (295 jiwa) di Kelurahan Bonggoeya.
* Kecamatan Baruga: Total 27 KK (123 jiwa) di Kelurahan Wundudopi.
* Kecamatan Kadia: Total 18 KK (67 jiwa) di Kelurahan Bende dan Anaiwoi.
* Kecamatan Puuwatu:Total 13 KK (49 jiwa) di Kelurahan Lalodati.
* Kecamatan Mandonga: Total 10 KK (40 jiwa) di Kelurahan Korumba.
Untuk mengejar efisiensi waktu, Pemkot Kendari menerapkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sahuriyanto menegaskan, seluruh proses distribusi wajib mengacu pada data lapangan yang dihimpun secara berjenjang oleh tim kelurahan, kecamatan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) demi menghindari risiko salah sasaran.
Di samping pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah daerah dilaporkan masih terus menyiagakan personel di lapangan untuk penanganan pascabanjir. Fokus gerakan saat ini meliputi pembersihan lingkungan, pelayanan kesehatan gratis bagi korban terdampak, serta pemantauan intensif pada kawasan-kawasan yang masih rawan genangan air.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
