Kendari, Sultrademo.co – Persoalan rantai pasok komoditas pokok di Indonesia sering kali menjadi benang kusut yang sulit diurai. Panjangnya jalur distribusi dari produsen hingga ke tangan konsumen tidak hanya memicu lonjakan harga yang membebani daya beli masyarakat, tetapi juga menyuburkan praktik percaloan yang merugikan petani dan pedagang kecil. Di wilayah kepulauan dan daratan seperti Sulawesi Tenggara (Sultra), tantangan geografis kian memperparah ketimpangan akses terhadap pangan murah.
Menjawab tantangan struktural tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat mengintegrasikan program nasional ke dalam kebijakan daerah. Langkah nyata ini ditandai dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diproyeksikan menjadi episentrum baru distribusi logistik dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Pusat operasionalisasi percontohan di Sultra diresmikan di kawasan Terminal Baruga, Kota Kendari, Sabtu (16/5/2026). Momentum ini terhubung secara virtual dengan peresmian massal oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berpusat di Koperasi Desa Merah Putih Nglawak.
Akselerasi di “Bumi Anoa”
Di tingkat nasional, Presiden meresmikan 1.061 koperasi yang telah siap beroperasi. Menariknya, Sulawesi Tenggara tampil sebagai salah satu daerah dengan respons dan progres pembangunan tercepat di Indonesia.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, bersama Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, dan jajaran OPD, meninjau langsung kesiapan infrastruktur di Terminal Baruga seusai prosesi peresmian.
“Hari ini adalah peresmian serentak oleh Presiden. Di Sultra sendiri, dari total 771 unit yang sedang berproses, sebanyak 75 koperasi sudah rampung 100 persen dan siap beroperasi secara penuh,” ujar Andi Sumangerukka.
Secara makro, Pemprov Sultra menargetkan pembangunan hingga 2.273 unit KDKMP yang akan tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan di Bumi Anoa. Angka ini mencerminkan ambisi besar untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pemerataan akses ekonomi.
Koperasi Modern: Gudang dan Logistik Terintegrasi
Stigma koperasi sebagai lembaga keuangan konvensional yang berjalan lambat coba didekonstruksi melalui program ini. KDKMP didesain sebagai koperasi modern yang dilengkapi dengan ekosistem hulu ke hilir: sistem pergudangan yang mumpuni, armada kendaraan operasional, hingga integrasi digital dengan sistem logistik nasional.
Fungsi utamanya adalah menjadi titik aman (safe point) distribusi sembako. Dalam waktu dekat, pasokan komoditas pokok dari pusat akan langsung digelontorkan ke gudang-gudang koperasi ini, memotong rantai tengkulak, dan memastikan harga pangan di tingkat desa tetap stabil dan terjangkau.
“Sekarang tinggal tahap pengisian. Nantinya kebutuhan sembako akan didistribusikan dari pusat melalui koperasi untuk membantu masyarakat. Insya Allah pada minggu kedua Juli, seluruhnya sudah terisi,” tegas Gubernur Andi Sumangerukka.
Langkah ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pembangunan koperasi berfasilitas lengkap ini adalah fondasi utama kemandirian bangsa. “Ini adalah langkah besar membangun ekonomi rakyat dari bawah,” sebut Presiden saat menekan sirine peresmian nasional.
Sinergi Mengatasi Kendala Lahan
Penyediaan ribuan titik koperasi dalam waktu singkat tentu bukan tanpa hambatan. Di beberapa wilayah Sultra, pemetaan sempat terbentur persoalan keterbatasan aset dan lahan strategis. Namun, persoalan ini berhasil dijembatani melalui kolaborasi taktis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bersedia menghibahkan serta mengalihfungsikan aset daerah demi kepentingan operasional koperasi.
Dukungan penuh juga mengalir dari tingkat tapak. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah kota untuk mengawal dan memastikan KDKMP berjalan optimal di wilayahnya.
“Koperasi ini harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat, terutama dalam memperkuat usaha-usaha produktif di tingkat kelurahan. Kami di Kota Kendari siap memfasilitasi agar program ini memberi manfaat langsung untuk menyejahterakan warga,” tutur Siska.
Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara bukan sekadar program bagi-bagi bantuan, melainkan sebuah restrukturisasi ekonomi. Dengan menempatkan koperasi sebagai pusat pergudangan pangan di desa, Sultra sedang membangun benteng pertahanan dari inflasi dan kelangkaan barang.
Jika komitmen pengisian logistik pada Juli mendatang berjalan mulus, maka 2.273 desa dan kelurahan di Sultra tidak hanya akan menjadi objek pasar, melainkan subjek aktif yang mengendalikan urat nadi perekonomian mereka sendiri.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
