Kendari, Sulatrademo.co – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dikoordinir oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas dan Data Informasi dalam rangka audensi sekaligus penyerahan laporan layanan Informasi tahun 2021 Bawaslu kepada Komisi Informasi Sulawesi Tenggara, yang diterima oleh Ketua beserta anggota Komisi Informasi Sultra serta Kepala Sekretariat KI Sultra, Nursaputra selasa, 12 Juli 2022.
Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi, Ajmal Arif bersama Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin, Rezky OliviaAbunawas serta staff lainnya selain melakukan audensi, juga menyerahkan Laporan Layanan Informasi tahun 2021 PPID Bawaslu dalam bentuk buku.
Kordiv. Hukum, Humas, Datin menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2021 sudah diposisi kategori ‘informatif’ yang sebelumnya tahun 2020 ‘Kurang Informatif’, dikatakan bahwa “Sebelumnya PPID Bawaslu mendapat predikat Kurang Informatif, dan dengan tekat dan usaha yang dilakukan PPID.
“alhamdulillah tahun mulai 2021 sampai sekarang PPID Bawaslu sudah mendapatkan predikat ‘Informatif’,”tegas Kordiv. Ajmal Arif.
Selain itu, juga disampaikan bahwa Bawaslu Sultra selalu terbuka untuk menerima kunjungan kerja komisi informasi ke kantor Bawaslu, agar koordinasi dan kerjasama antara lembaga dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan, sebagai sinergitas antara lembaga.
Untuk program penguatan antara lembaga, diharapkan KI dapat membantu sebagai nara sumber, pada bintek yang akan diselenggarakan bawaslu prov sultra kedepan.
Bawaslu mengharapkan dukungan antar lembaga dalam penguatan-penguatan agar apa yang diamanatkan Undang-Undang kepada Lembaga Negara di sulawesi tenggara dapat terlaksana dengan baik dan berhasil.
Dalam dialog terbuka, Kordiv. Kelembagaan, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Komisi Informasi, Andi Ulil Amri menyampaikan bahwa sesuai amanat UU yang melekat pada KI bahwa monitoring dan evaluasi kepada badan badan publik wajib dilaksanakan, sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang, apalagi tahun ini tahapan pemilu dan tahun 2024 serentak pesta demokrasi akan berlangsung di negara kita, sehingga peran serta badan publik sangat-sangat di butuhkan kehadirannya serta diperlukan dalam mengawal keterbukaan informasi.
Wakil Ketua KI Sultra, menyampaikan bahwa mengenai penguatan kelembagaan, Komisi Informasi Sultra dan badan publik lain harus bersinergi bersama, agar dalam melaksanakan tugas dapat selalu terjalin koordinasi dan komunikasi. Kemudian, Komisi Informasi menyiapkan wadahnya dengan menyediakan aplikasi dengan nama ‘laporki’, yang dapat melayani laporan badan publik terhadap kasus informasi.
Diahir audensi, Bawaslu menyerahkan Laporan Layanan Informasi Tahun 2021 kepada Ketua Komisi Informasi Prov. Sultra, Hasmansyah Umar. .
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
