Jakarta, Sultrademo.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sejumlah potensi kerawanan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada 2024.
Salah satu sorotan utama adalah ketidaktersediaan salinan daftar pemilih yang seharusnya diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada pihak pengawas.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (6/8/2024).
“KPU, sesuai dengan tingkatan, tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada pengawas pemilihan,” ujarnya dilansir dari detik.com.
Selain isu tersebut, Lolly juga menyoroti adanya potensi kerawanan lainnya, seperti ketidakpatuhan dalam proses penyusunan DPS yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada.
KPU dinilai belum mengumumkan hasil penyusunan DPS secara transparan baik di laman resmi mereka maupun aplikasi berbasis teknologi informasi.
Lebih lanjut, Lolly mengungkapkan bahwa KPU tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan dari Bawaslu. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya kekurangan dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih.
Kerawanan lain yang dicatat adalah pengumuman daftar pemilih yang dilakukan kurang dari 10 hari sebelum pemilihan dan tidak adanya pengumuman di papan pengumuman RT atau RW setempat.
KPU juga dinilai tidak melakukan pencermatan ulang pada data di Sistem Informasi Daftar Pemilih yang seharusnya disandingkan dengan hasil penyusunan DPS.
Proses penyusunan DPS saat ini sedang berlangsung dari 25 Juli hingga 11 Agustus 2024, sementara pencocokan dan penelitian pemilih telah dilakukan dari 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
