Bupati dan Kepala BPBD Koltim jadi Tersangka Dana Hibah Rp26,9 M

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, Anzarullah sebagai tersangka, Rabu (22/9/2021).

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam konferensi persnya mengatakan, selain dua tersangka tersebut, KPK juga telah mengamankan 4 orang lainnya. 4 orang tersebut antaralain suami Andi Merya Nur, Mujeri Dachri Muchlis dan ajudan Bupati Koltim yakni berinisial AY, MR serta MW.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Andi Merya Nur telah menerima suap terkait dana hibah BPBD Koltim guna relokasi dan rekonstruksi.

“Setelah dilakukan pengumpulan bahan keterangan, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dan mengumumkan dua sebagai tersangka (Andi dan Anzarullah),” ungkap Nurul Gufron dikantornya, Jakarta.

Gufron menjelaskan, pada bulan Maret hingga bulan Agustus 2021 Andi Merya Nur dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah BNPB yakni dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau dana siap pakai.

“Proposal itu diajukan ke BNPB Pusat. Kabupaten Kolaka Timur memperoleh dana hibah Rp 26,9 miliar dan dana siap pakai sebanyak Rp 12,1 miliar,” bebernya.

Kepala BPBD Koltim tersebut diduga telah meminta Andi Merya Nur untuk memberikan sejumlah proyek yang bersumber dari dana hibah tersebut kepada orang-orang kepercayaannya.

Beberapa proyek tersebut antaralain adalah pekerjaan jembatan di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwol senilai Rp 175 juta.

Selanjutnya, Andi Merya Nur diduga telah menyetujui dan meminta fee sebesar 30%.

“Sebagai realisasi kesepakatan, Andi Merya Nur diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta. Anzarullah telah menyerahkan uang Rp 25 juta lebih dahulu sebagai uang muka, sisanya diserahkan di rumah pribadinya di Kendari. Tim KPK menangkap keduanya saat penyerahan uang sisa tersebut,” paparnya.

Selain itu, Gufron menerangkan bahwa pengadaan barang dan jasa melalui lelang dilakukan sebagai sistem pencegahan agar proyek pemerintah berjalan dengan bersih dan tidak disusupi oleh keinginan pejabat mendapatkan “upeti” di luar pendapatannya sebagai penyelenggara negara.

Oleh karena hal tersebut, Kepala BPBD Koltim, Anzarullah selaku pemberi suap diumumkan terjerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Bupati Koltim, Andi Merya Nur selaku penerima suap, dijerat pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk 20 hari pertama, terhitung mulai Rabu (22/9) hingga Senin (11/10).

Penulis : Luthfi Badiul Oktaviya
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait