Dituding Banyak Pelanggaran, PT. Bososi Pratama Tepis Isu Miring

  • Whatsapp

KENDARI, (SultraDemoNews) – PT Bososi Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel di wilayah Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Saat ini tengah kembali melakukan aktivitas penambangan dan penjualan Ore nikel sejak PP nomor 1 tahun 2014 diberlakukan.

Belakangan ini, perusahaan tersebut mendapat banyak tudingan dan isu miring dari para penggiat, aktifis ataupun LSM, termasuk pemberitaan di salah satu media di Sultra yang menilai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bososi.

Bacaan Lainnya

“Itu sudah lama selesai dan tak ada lagi, itu kelalaian administrasi yang tentunya ada prosesnya. Justru masukan positif. Dengan adanya warning persoalan isu yang ada mulai terkait ilegal mining, perambahan kawasan hutan, sampai dengan kewajiban perusahaan bayar pajak, royalti, termasuk PNBP, akhirnya manajemen PT. Bososi mampu menyelesaikan secara bertahap dan sebenarnya itu patut diapresiasi,” kata Direktur Operasional PT. Bososi, Syarifudin,” 10/12/2018.

Sementara itu,Ashari selaku Direktur Eksekutif Lempeta Konawe Utara merasa kaget atas sorotan terhadap PT Bososi Pratama.

“Ada kepentingan apa dibalik semua ini sehingga yang katanya LSM nasional ikut ber koar-koar. Kami juga tidak diam jika PT. Bososi salah, namun jauh sebelumnya kami sudah telusuri bahwa apa yang dituduhkan semua sudah selesai,” katanya.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui PT Bososi Pratama sudah mengantongi IPPKH dari Kementerian Kehutanan seluas 495,42 Ha, sebelum IPPKH terbit ada keputusan Bupati Konawe Utara nomor 472 tahun 2012 tentang kelayakan lingkungan pertambangan biji nikel PT Bososi.

Selain itu ada surat Gubernur Sultra nomor 522/2726 tanggal 8 Agustus 2012 tentang hal untuk memperoleh rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan. IUP nya juga sudah jelas atas dasar keputusan bupati (KW.11 JN OP 001) berlaku untuk jangka waktu paling lama sampai 2031.

Soal tuduhan tunggakan pembayaran PNBP, dinyatakan bahwa sampai 10 Oktober 2018 belum ada tercatat piutang PNBP atas nama PT Bososi Pratama pada acara rekonsiliasi piutang PNBP mineral dan batubara nomor 31/BAR-IUP/DBN.PW/X/2018 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI.

Ashari menambahkan, sebagai lembaga lokal Konut, tentunya juga mengapresiasi pihak yang prihatin terhadap daerah itu, namun alangkah baiknya mengkonfirmasi kelengkapan administrasi PT. Bososi supaya tidak menjadi opini menyesatkan.

Lempeta Konut melihat dari sisi sosial ekonomi terkait keberadaan PT. Bososi di Marombo, Konawe Utara. banyak masyarakat lokal yang bergantung nasib di dalamnya. Mulai dari perekrutan karyawan, pemberdayaan, sudah tentu mempercepat laju perekonomian di lingkar tambang.

“Untuk itu saya sebagai pimpinan lembaga Lempeta Konut, mengharapkan kepada pihak PT. Bososi agar menjadi contoh dari sekian banyak IUP di sana terkait implementasi Corporate Social Responbility ( CSR ) untuk ditingkatkan lagi,” tutupnya.

Laporan : Anggun Karsila

  • Whatsapp

Pos terkait