FH UHO-Bawaslu Sultra Komitmen Cegah Kejahatan Pilkada 2020

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (FH UHO) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara (Sultra) komitmen, cegah kejahatan Pemilihan Kepala Daerah, 2020 yang akan digelar 7 Kabupaten/kota.

Komitmen ini diperkuat dengan
penandatanganan nota kesepahaman antara kedua lembaga yang dilakukan di Aula FH UHO, Rabu (27/11).

Bacaan Lainnya

Penandatanganan MoU dirangkaikan dengan dialog publik bertema “Cegah kejahatan pemilihan umum kepala daerah menuju pesta demokrasi Sultra 2020”.

Dekan FH UHO, Dr Hermah SH L.LM menjelaskan, dengan adanya kesepakatan ini, kedepan akan di bentuk kelas demokrasi dan kepemiluan yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa.

Melalui kelas demokrasi ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat kekeliruan di lapangan seperti, kejahatan pemilu.

“Ketika sudah memahami ilmunya, bisa diimplementasikan ke masyarakat nantinya,” ujarnya.

Dalam ilmu kriminologi, kata dia, kecurangan yang dilakukan meski sedikit, seharusnya didiskualifikasi. Tetapi jika melihat realita, undang-undang saja sudah dipolitisasi apalagi undang-undang tentang kepemiluan.

“Rasio legisnya, semua orang bisa menduduki jabatan politik”, ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Sultra Dr. Hamirudun Udu, S.Pd,. M.Hum mengatakan, saat ini Bawaslu sedang membangun sistem pelaporan online.

“Kedepan, dengan adanya MoU ini, pihak kampus bisa mengkaji lebih mendalam dan kita yang siapkan datanya agar sinergi dengan yang di butuhkan”

“Di Bawaslu ada kamar penindakan dan pengawasan. Model seleksi secara umum ada 3 tahap yaitu di tahapan partai politik, KPU dan pemlihan langsung di masyarakat,” tambahnya.

Di UU Pilkada, kata alumni HMI ini, sudah mengatur debat publik, dan pihak kampus harus mengambil peran dengan menarik para penyelenggara dan calon untuk mengadakan debat di kampus.

“Ada dua pelanggaran yang bisa mendiskualifikasi calon yakni, persoalan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dam Masif (TSM) dan pelaporan dana kampanye,” jelasnya.

Senada dengan itu Praktisi Hukum Baron Harahap, SH, MH memaparkan bahwa untuk menihilkan kecurangan pemilu yang TSM, partai politik harus berperan penting dalam tahap membangun integritas calon sebagai langkah awal untuk menghilangkan potensi itu.

“Praktek terstruktur sistematis dan masif itu terjadi, tapi kenapa sampai hari ini belum bisa di jangkau,” ujarnya bernada tanya.

Sanksi diskualifikasi, kata Baron, ketika menjadi fokus begitu penting untuk mengangkat martabat Bawaslu.

“Memang ada beberapa calon yang sangat di inginkan masyarakat tetapi kita lihat kejadian di Pilkada Makassar, calon yang di suguhkan partai politik di tolak masyarakat” Pungkasnya.

Laporan : Irvan

Pos terkait