Formas Langgikima Tuntut PT.DJL Serahkan Surat Kepemilikan Tanah Masyarakat

  • Whatsapp

Konut, sultrademo.co – Formas Langgikima melakukan unjuk rasa (unras) di gedung DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut), mendesak PT.DJL untuk mengembalikan surat-surat atas penguasaan tanah masyarakat dan membatalkan perjanjian kerjasama dengan masyarakat Langgikima. Senin (24/8/20)

Iwan, koordinator lapangan Formas Langgikima menyebut PT.Damai Jaya Lestari (DJL) tidak mengantongi izin perkebunan.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, PT. DJL salah satu perusahaan perkebunan yang beroperasi di Langgikima sejak tahun 2006 dengan izin lokasi, berdasarkan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) perusahaan hanya mengantongi izin lokasi dengan Nomor 628 tahun 2010 dan izin usaha Peekebunan IUP Nomor 643 tahun 2010 khusus untuk pembangunan pabrik Kelapa Sawit.

“Secara jelas PT.DJL tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perkebunan dengan sistem plasma, yang seharusnya perusahaan miliki IUP dan HGU,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, lokasi perkebunan sawit PT DJL masih masuk kawasan hutan, begitupun model kerjasama PT DJL dengan masyarakat menyisahkan berbagai masalah sistem plasma yang melibatkan masyarakat yang berasal dari 7 Desa yakni Kelurahan Langgikima, Tobimeita, Sarimukti, Mekar Jaya, Pariama, Alenggo, dan Polora Indah, dengan total luas lahan sebesar 2.206 hektar dan 751 Kepala Keluarga, 3.504 jiwa.

Ramli, korlap ll menambahkan PT.DJL baru melakukan kontrak kerjasama kepada masyarakat melalui notaris tanpa menemui masyarakat secara langsung. Sejak melakukan penanaman pada tahun 2016, PT.DJL baru melakukan kontrak Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masyarakat pada tanggal 18 Januari tahun 2013 dengan notaris Zainuddin Tahir SH di Kabupaten Kolaka.

“Dalam proses PKS itu ternyata dianggap sepihak oleh masyarakat karena tidak berhadapan langsung dengan notaris, masyarakat hanya diberikan format untuk bertanda tangan tanpa mengetahui isi PKS,” tukasnya.

Formas Langgikima menyayangkan PT.DJL dengan masyarakat mengundang berbagai masalah seperti skema kemitraan yang tidak sesui keinginan masyarakat, bagi hasil perkebunan, Legalitas kepemilikan tanah, SKT dan sertifikat masyarakat yang di serahkan ke perusahaan dan ganti rugi pembukaan lahan.

Masyarakat Langgikima menuntut Kementerian Lingkungan Hidup menurunkan status kawasan hutan di lokasi transmigrasi untuk diserahkan ke masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memberiikan hak tanah untuk rakyat, bukan untuk korporasi juga PT.DJL harus mengembalikan surat-surat tanah masyarakat dan harus membatalkan perjanjian kerjasama dengan masyarakat Langgikima.

Reporter : Mansyarudin

Pos terkait