Jakarta, Sultrademo.co– Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menghadiri pembukaan Sawit Ekspo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam kegiatan itu, Irham hadir sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Konawe Selatan, Samsul.
Forum nasional tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dari sentra perkebunan sawit serta para pemangku kepentingan sektor perkebunan untuk membahas arah pengembangan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.
Dalam sesi dialog bertajuk Sawit untuk Rakyat, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, memaparkan strategi pemerintah dalam memperkuat industri sawit melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, serta penguatan kesejahteraan petani.
Menurut data yang dipaparkan, Indonesia saat ini memiliki perkebunan sawit seluas 16,83 juta hektare dengan produksi mencapai 45,4 juta ton per tahun. Industri tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 16 juta tenaga kerja.
Meski demikian, sektor perkebunan rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya produktivitas, penggunaan bibit yang belum bersertifikat, hingga persoalan legalitas lahan dan tata ruang.
Menanggapi hal itu, Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menyambut positif kebijakan pemerintah yang meningkatkan bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi Rp60 juta per hektare.
Menurut Irham, kebijakan tersebut menjadi peluang bagi petani sawit di Konawe Selatan untuk meningkatkan produktivitas kebun tanpa harus membuka lahan baru.
“Program ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus memperkuat kesejahteraan petani melalui pengelolaan sawit yang lebih berkelanjutan,” ujar Irham.
Selain membahas peningkatan produktivitas, forum tersebut juga menyoroti kesiapan daerah dalam mendukung implementasi biodiesel B50 serta penerapan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai syarat meningkatkan daya saing produk sawit di pasar global.
Sementara itu, Kepala Dinas TPH-Perkebunan Konawe Selatan, Samsul, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat legalitas dan kelembagaan petani melalui percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB), sertifikasi lahan, serta pendampingan pengelolaan kebun sesuai prinsip keberlanjutan.
“Melalui penguatan kapasitas petani, legalitas lahan, dan dukungan pembiayaan, kami berharap industri kelapa sawit di Konawe Selatan semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Samsul.
Ia menjelaskan, luas perkebunan kelapa sawit di Konawe Selatan saat ini mencapai sekitar 21.969 hektare, terdiri atas sekitar 15.954 hektare perkebunan besar swasta dan 6.015 hektare perkebunan rakyat.
Menurut Samsul, pemerintah daerah juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memperoleh dukungan sarana dan prasarana bagi pengembangan perkebunan masyarakat.
“Saat ini kami masih mengajukan usulan bantuan sarana dan prasarana kepada BPDPKS. Kami berharap dukungan tersebut segera terealisasi agar produktivitas perkebunan rakyat maupun perusahaan di Konawe Selatan dapat terus meningkat,” ujarnya.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
