Konawe, Sultrademo.co – Pemerintah Kabupaten Konawe mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola data sekaligus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi yang bertujuan mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan berbasis data.
Penilaian interviu dihadiri oleh tim evaluator, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Bappeda selaku Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe, koordinator data, produsen data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam proses interviu, masing-masing perangkat daerah memaparkan pelaksanaan statistik sektoral mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data sesuai indikator penilaian EPSS.
Kepala BPS Kabupaten Konawe, Ade Ida Mane, S.ST., M.Si., menjelaskan bahwa EPSS merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Proses penilaian dilakukan secara objektif, profesional, dan independen melalui tahapan penilaian dokumen serta interviu. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan bukti dukung secara lengkap sehingga hasil evaluasi benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggaraan statistik sektoral yang sesungguhnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinad, SP., M.H., menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Menurutnya, data yang dihasilkan pemerintah daerah harus memiliki validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, penajaman program, serta perencanaan pembangunan daerah.
“EPSS menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat tata kelola data, meningkatkan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang berkualitas,” kata Ferdinad.
Selain memverifikasi dokumen eviden, pelaksanaan interviu juga menjadi ruang diskusi antara tim evaluator dan perangkat daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan sekaligus peluang perbaikan dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Konawe berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat, kualitas pengelolaan data terus meningkat, serta implementasi program Satu Data Indonesia di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Hasil EPSS nantinya diharapkan menjadi pijakan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Konawe semakin matang dan mampu menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
 






