HERMENEUTIKA PEMILU (Membaca Melampaui Teksnya Demi Pemilu Berkualitas)

  • Whatsapp

Oleh :

 Indra Eka Putra, SH, CPL

Bacaan Lainnya

Schleier Macher sebagai Bapak hermeneutika menyatakan bahwa “Pembaca Itu Lebih hebat melihat dari pada Pengarangnya”, Widger staine mengungkapkan dalam bahasa yang lain bahwa “ngapain gagasan atau teks kita bela mati-matian karena gagasan itu bisa salah, jangan-jangan besok salah dan kita benar-benar mati” (aku belum tentu benar dan orang lain adalah pengkritik paling baik dan objektif)  bahkan dalam ilmu agama misalnya ungkapan tentang “bahkan terhadap diri sendiripun mesti kita kritik” itulah yang kita kenal dalam dunia islam sebagai Muhasabah (mengambil jarak dari objek penilaian agar penilaian kita objektif), itulah ilmu hermenetik membaca melampaui teks tentu bacaannya adalah konstruktif bukan dekontruktif atau bahkan destruktif.

Dalam dunia pengawas Pemilu istilah “Outcome  Determinative  Froud” (Pelanggaran Yang Menentukan Hasil-Hasil Pemilu) Dan “Non Outcome  Determinative  Froud” (Pelanggaran Yang  Tidak Menentukan Hasil-Hasil Pemilu) adalah hal yang rincian belanja masaalahnya selalu ditampilkan baru dan modern oleh para kontestan pemilu, betapa tidak jika kita bicara dalam konteks Pemilu 2019 yang pelaksanaannya serentak antara pilpres dan pilcaleg maka persoalan yang yang tadinya dipisahkan kamarnya (pilcaleg dulu baru pilpres) akhirnya disatukan dalam satu kamar dan oleh para penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)  mesti diselesaikan dalam tempo atau batas waktu tertentu, persoalannya bukan pada waktu dan kualitas penyelenggara sebagai parameter pengganggu dan dominan, namun jika diurai variablenya ada variable lain yang yang tidak kalah menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Umum serentak ini yaitu peserta Pemilu itu sendiri;

Anatomi UU 7 tahun 2017 tentang pemilu

Membaca Undang-undang Pemilu (Vide : UU 7 tahun 2017) yang menyodorkan kita 6 (Enam) buku, 573 pasal, 1817 ayat dan 813 Butir, dimana BUKU I terdiri dari 2 bab dan 5 pasal yang membahas tentang ketentuan umum dimana bab I tentang pengertian istilah serta Bab II tentang asas, prinsip dan Tujuan; BUKU II tentang Penyelenggara Pemilu yang terbagi dalam 3 Bab, 161 Pasal dimana Bab I terkait KPU, Bab II terkait Pengawas Pemilu dan Bab III terkait DKPP; BUKU III tentang Pelaksanaan Pemilu yang terbagi dalam XVIII Bab dan 287 pasal; BUKU IV tentang Pelanggaran Pemilu, sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu yang terdiri dalam 3 Bab dan 21 Pasal dimana Bab I tentang Pelanggaran pemilu, Bab II tentang Sengketa Proses Pemilu dan Bab III tentang perselisihan Hasil Pemilu;  BUKU V tentang Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari 2 (dua) Bab dan 79 Pasal yang terbagi dalam Bab I penanganan Tindak Pidana Pemilu 12 (dua belas) pasal dan Bab II tentang ketentuan Pidana Pemilu yang terdiri dari 67 pasal; serta BUKU IV  tentang ketentuan penutup yang terdiri dari 3 (tiga) Bab 19 pasal Bab dimana bab I tentang ketentuan lain-lain, bab II tentang Ketentuan peralihan serta Bab III tentang Ketentuan Penutup;

jika pemahaman kita utuh dalam membaca UU pemilu tersebut maka kesimpulan pertama yang hadir pada saat selesai menilik anatomi UU Pemiliu tersebut adalah bahwa para perumus UU pemilu ini ingin menempatkan Buku kedua sebagai buku yang pembahasannya paling panjang yang terdiri dari XVIII Bab dan 287 pasal karena dia bicara pada konteks pelaksanaan pemilu, tapi jangan lupa ketentuan yang sering disorot oleh banyak pihak adalah ketentuan tentang Pidana Pemilu yang dibahas 67 pasal dari pasal 488 sampai pasal 554 pada Buku Kelima yang terdiri dari 2 Bab dan 79 pasal dimana 12 pasalnya adalah terkait penanganan tindak pidana pemilu, Kedua pasal yang mengatur tentang sengketa proses pemilu itu hanya diatur dalam Buku keempat yang terbagi dalam III Bab dan 22 Pasal dimana pasal yang mengatur tentang sengketa itu hanya diatur dalam 7 pasal saja yaitu dari pasal 466 sampai pasal 472, sisanya terbagi menjadi 6 pasal tentang pelanggaran administrasi dan 4 (empat) pasal tentang pelanggaran Kode Etik; Jika kita mengurai Buku ketiga yang terdiri dari XVIII Bab ini yang menarik akan kita bahas pada tiga bab Awal yaitu tentang Bab I tentang Umum yang terdiri dari 2 (dua) pasal dan Bab II yang membagi menjadi IV (empat) bagian yaitu bagian 1 (satu) adalah tentang persayaratan calon Presiden dan wakil Presiden yang terdiri dari 3 pasal (pasal 169,170 dan 171) sedangkan bagian kedua tentang persyaratan anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota yang terdiri 8 (delapan) pasal yaitu pasal 172 sampai pasal 180, dan bagian III (tiga) yang terdiri dari 3 pasal membahas tentang DPD serta terkahir pada bagian IV (empat) yang terdiri dari ketentuan pendaftaran bagi calon peserta Pemilu yang kepengurusan partainya terjadi Perselisihan; serta Bab III terkait Jumlah Kursi dan Dapil yan terdiri dari 5 Bagian;

Dari keseluruhan struktur batang tubuh atau anatomi UU pemilu kita dilihat dari sudut pandang anatomi UU-Nya, deskripsi sederhana yang dapat dihadirkan pasca pembacaan secara menyeluruh itu adalah “bahwa  UU pemilu ini tidak lebih tegas dari UU Pemilihan nomor 10 tahun 2016” (penulis menggunakan term PEMILIHAN Untuk UU 10 tahun 2016 dan PEMILU untuk UU 7 tahun 2017), mengapa UU 10 tahun 2016 menjadi pembanding..? tentu, karena pemilhan kepala daerah adalah yang paling dekat jaraknya dengan pemilu 2019 bahkan pengesahannya hanya berbeda setahun maka mengambil UU pemilihan sebagai pembanding dalam melihat kontruksi UU pemilu adalah Fair, itu juga jika kita ingin melihat progresifitas regulasi kepemiluan kita secara bertahap, karena kita semua sadar bahwa sistem itu terbentuk dari rangkaian-rangkaian regulasi yang ada dan pernah ada (perilaku, yang membudaya dan tersistemkan dengan regulasi) itulah mengapa kita benar-benar memperhatikan progresifitas atau peningkatan-peningkatan kualitas regulasi dari pemilu ke pemilu (termasuk pemilihan) agar optimisme kita terus tumbuh bahwa Negara ini memang sedang bertumbuh.

Conditio sine qua non

Teori yang dicetuskan oleh Von Buri ini adalah salah satu ajaran teori kausalitas diantara teori kausalitas yang lain (teori generalisir dan indivudualisir) yang pada intinya ingin menjelaskan bahwa tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri (pasti ada varian atau variable yang lain yang mempengaruhi/ menjadikannya peristiwa itu ada) dalam konteks tulisan ini UU pemilu (Vide; UU 7 tahun 2017) adalah rangkaian peristiwa yang pembahasannya panjang berliku, tikungannya tajam dan terindikasi penuh dengan intrik kepentingan politik, para legislator kita acap kali menampilkan dengan vulgar bahasa-bahasa “asli” politisi bahwa mereka (partai politik) mendapatkan apa dari kesepakatan yang akan dihasilkan dalam pembahasan UU pemilu itu, Al-hasil publikpun melihat hasilnya dimana muara perdebatannya berakhir ketika UU pemilu di Sahkan Oleh Presiden RI pada tanggal 15 Agustus 2017 dan di Undangkan pada tanggal 16 agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, maka patenlah 6 buku, 573 pasal 1817 ayat dan 813 butir UU 7 tahun 2017 tersebut untuk menjadi patokan semua pihak dalam menjalani pemilu serentak 2019 tersebut.

Dari rentetan peristiwa pembahasan UU pemilu tersebut, penulis menganggap bahwa sedari awal publik tentu berharap bahwa regulasi yang hadir (UU Pemilu) a quo adalah penyempurna dari UU pemilihan sebelumnya yang masih terdapat beberapa Cela (misalnya sanksi tegas terhadap ASN atau pejabat negara/BUMN/BUMD dll) tidak dijadikan sebagai klausul pelanggaran Hukum Lainnya (yaitu dikembalikan sanksinya kepada pejabat pembina kepegawaian) tetapi di masukan sebagai domain mutlak pengawas pemilu yang metode dan cara penanganannya diatur pula dalam UU pemilu a quo, faktanya UU pemilu yang di undangakan tanggal 16 agustus tersebut jauh panggang dari api (meskipun penulis tidak akan membuka Cela UU pemilu tersebut sebagai bagian dari etika penyelenggara dalam mengungkap informasi yang bisa dan tidak bisa di publish) namun sebagai catatan kecil penulis sebagai bukti bahwa UU pemilihan lebih “siap” menghadapi Fenomena Modern perilaku para Calon kada adalah bahwa kulaitas ketentuan Pidana dalam UU pemilihan lebih baik dari pada pada UU pemilu yang hanya kuantitas pasal pada 67 pasal pidana diantara 573 total pasal dalam UU tersebut, satu hal lagi bahwa dari 67 pasal pidana dalam UU pemilu subjek hukum setiap orang hanya terdapat dalam 22 pasal.

Hermeneutika dan Strategi Pengawasan

Apakah dengan contio sine Qua non dari UU pemilu tersebut lantas semua pihak terutama masyarakat Awam tidak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut..? penulis berpendapat Bisa, bahwa dari panjangnya kegelisahan kita terkait banyak hal yang mesti diatur dalam UU pemilu a quo namun faktanya tidak diatur, pada konteks ini pasal 104 huruf (f) UU 7 tahun 2017 bagi penulis adalah pasal “amal jariah” para legislator kita yang dengan jelas mencantumkan frasa kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota untuk “mengembangkan Pengawasan Partisipatif” yang dapat melibatkan masyarakat umum, para mahasiswa dan stakeholder lain untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu, tentu dari keterlibatan tersebut penyelenggara wabil khusus BAWASLU secara kelembagaan dapat terbantu dengan partisipasi semua pihak baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan pelanggaran, misalnya para pihak dapat memberikan masukan metodologi pencegahan yang efektif sesuai dengan kondisi lingkungan, adat Istiadat dan Budaya masing-masing daerah.

Dalam konteks strategi pengawasan ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang juga menjadi Visi-misi dan program penulis saat mendaftar menjadi anggota kabupaten Panwaslu dan Bawaslu Kabupaten Konawe dan telah menjadi bagian dari program pengawasan partisipatif yang sedang dilakukan Misalnya : 1). Memasukan program Kearifan lokal dalm buku saku strategi Pengawasan (misalnya Prinsip Kalosara yang diadopsi dalam konteks pemilu berkualitas); 2). Melibatkan aktif dalam bentuk Forum Komunikasi Daerah untuk Pemilu Berkualitas (FKPB-Konawe), Misalnya Bawaslu Konawe, Para pemangku adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Pemerintah; 3). Mendorong dalam Tula-tula (atau Mosehe Wonua) sebagai Alat terukur menyatakan Kepada Masyarakat tentang pelanggar Pemilu Juga sebagai pelanggar Adat KALOSARA “Inae Kona sara Iyei Pine sara, Inae Lia Sara Iyei Pine kasara” (Siapa yang mengikuti ketentuan adat maka dia dihargai, dan siapa yang melanggar ketentuan adat maka dia akan dikasari/dihinakan).

Bacaan Progresif Kita (Idealnya)

Kembali terkait hermeneutik yang kita sandingkan dengan kondisi Pemilu dan regulasinya maka sudah sepatutnya semua stakeholder tidak hanya membaca pasal secara letterlet (tekstual) karena pastilah kita akan menemukan “lubang” disegala lini, namun bacaan kita mestilah melampaui teks (konteks) agar “lubang” yang ada dalam frasa-frasa pasal yang dihadirkan oleh para Legislator kita yang dalam waktu bersamaan sebagai “Kontestan Pemilu Juga” dapat tutupi, tentu salah satu caranya adalah pada startegi pengawasan partisifatif tadi yang dalam konteks konawe misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip kalosara yang “senyawa” dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, rahasia, jujur dan Adil  serta Prinsip Penyelenggara Pemilu yang harus ; Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Dalam konteks Bawaslu metode diatas juga menjadi bagian dari upaya Efektifitas pencegahan Pemilu sebagaimana Tugas Bawaslu Kabupaten dalam Pasal 101 huruf (a) UU A quo meskipun porsi penindakan itu tetap berimbang sebagai Ruh “penegakan hukum Pemilu” itu sendiri sebagaimana adagium Moneat Lex priusquam feriat (UU wajib memberikan Peringatan (pencegahan) terlebih dahulu sebelum merealisasikan Ancaman yang terkandung di dalamnya). Semoga kita dapat mengambil hikmah dalam kondisi apapun,  Wallahu A’lam Bissawab.

Pos terkait