Oleh: La Ode Hasidar Hasiri, S.Pd,. M.Pd (Bakal Calon Ketua Umum PB HMI 2026-2028)
Opini, Sultrademo.co – Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI bukanlah organisasi yang lahir tanpa sejarah. Sejak didirikan, HMI telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari perjalanan intelektual dan kebangsaan Indonesia. HMI tidak hanya berbicara tentang persoalan mahasiswa, tetapi juga tentang bagaimana kadernya dapat mengambil peran dalam kehidupan masyarakat dan negara.
Namun zaman terus berubah. Persoalan bangsa hari ini tentu tidak sama dengan persoalan yang dihadapi generasi HMI pada masa lalu. Perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, keterbukaan informasi, persaingan global, serta munculnya berbagai persoalan sosial membuat organisasi seperti HMI harus mampu membaca perubahan tersebut.
Pertanyaannya kemudian sederhana, apakah cara HMI bergerak hari ini masih cukup untuk menjawab tantangan masa depan?
Pertanyaan tersebut menurut saya penting untuk dibicarakan dalam momentum regenerasi kepemimpinan HMI, khususnya ketika kita berbicara tentang masa depan PB HMI. HMI tidak boleh hanya sibuk membicarakan siapa yang menjadi pemimpin, tetapi juga harus membicarakan HMI seperti apa yang ingin dibangun.
Di sinilah gagasan HMI Reborn menjadi relevan. HMI Reborn tidak berarti HMI harus dilahirkan kembali atau meninggalkan sejarahnya. Justru sebaliknya, HMI Reborn adalah sebuah gagasan untuk memperbarui cara organisasi menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai dasar yang selama ini menjadi identitas HMI.
Dalam teori organisasi, terdapat pandangan bahwa kemampuan bertahan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan semakin jauh dari lingkungan sosial yang dihadapinya. Dalam konteks HMI, perubahan itu bukan berarti mengganti nilai dan identitas, tetapi memperbarui cara kerja, pola pengkaderan, tata kelola organisasi, dan metode perjuangan.
Nilai dasar perjuangan HMI tetap menjadi fondasi. Tetapi metode perjuangan harus mengikuti perkembangan zaman. Kita hidup dalam era ketika informasi dapat bergerak dalam hitungan detik. Perdebatan publik tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ruang diskusi atau forum organisasi. Media sosial telah menjadi ruang baru dalam pembentukan opini masyarakat. Kebijakan pemerintah dapat diperdebatkan secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, HMI tidak cukup hanya memiliki kemampuan melakukan konsolidasi secara konvensional.
Modernisasi gerakan bukan berarti semua aktivitas HMI harus dipindahkan ke ruang digital. Perkaderan tetap membutuhkan pertemuan, diskusi, interaksi, dan proses pembentukan karakter secara langsung. Tetapi teknologi dapat digunakan untuk memperkuat proses tersebut.
Administrasi organisasi dapat dibuat lebih tertata. Data kader dapat dikelola dengan baik. Kajian dapat dipublikasikan secara digital. Diskusi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Bahkan teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam riset, pendidikan dan pengembangan pengetahuan kader.
Namun teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah manusianya. HMI harus melahirkan kader yang mampu menggunakan teknologi, tetapi tidak dikendalikan oleh teknologi. Kader harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan membaca data, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan memahami persoalan masyarakat.
Hal ini menjadi semakin penting ketika kita membaca arah pembangunan nasional saat ini melalui Asta Cita. Asta Cita dapat dipahami sebagai agenda besar pemerintah dalam membangun Indonesia, mulai dari penguatan sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, pembangunan nasional, ketahanan pangan dan energi, sampai dengan penguatan posisi Indonesia dalam percaturan global.
Bagi HMI, Asta Cita seharusnya tidak dibaca secara sederhana sebagai sesuatu yang harus diterima atau ditolak. HMI mempunyai tradisi intelektual dan independensi yang memungkinkan kadernya untuk membaca kebijakan secara kritis dan objektif.
Jika sebuah kebijakan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, HMI harus mampu memberikan apresiasi. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, HMI harus berani menyampaikan kritik.
Tetapi kritik HMI seharusnya tidak berhenti pada penolakan. HMI harus mulai membangun budaya kritik yang disertai solusi.
HMI mempunyai posisi yang lebih penting, yaitu membaca, mengkritisi, sekaligus memberikan gagasan terhadap agenda pembangunan nasional.
Di sinilah independensi HMI menjadi penting. Organisasi mahasiswa tidak seharusnya kehilangan daya kritis hanya karena pemerintah mempunyai program pembangunan. Tetapi pada saat yang sama, sikap kritis juga tidak berarti setiap kebijakan pemerintah harus ditolak.
HMI harus mampu membedakan antara oposisi dan kontrol sosial. Kontrol sosial yang baik bukan hanya mengatakan bahwa sebuah kebijakan salah. Kontrol sosial yang lebih matang adalah mampu menjelaskan mengapa kebijakan tersebut bermasalah dan menawarkan alternatif penyelesaiannya.
Saya kira, inilah salah satu bentuk perubahan yang perlu dibangun dalam HMI ke depan.
Kita sudah terlalu sering melihat demonstrasi mahasiswa berakhir setelah tuntutan disampaikan. Padahal persoalan bangsa tidak selesai hanya karena sebuah spanduk diturunkan atau sebuah aksi berakhir. Negara membutuhkan gagasan yang lebih panjang daripada sekadar tuntutan di jalan.
Karena itu, HMI perlu memperkuat dirinya sebagai gerakan intelektual. Kader HMI harus mampu menghasilkan kajian dan gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. HMI perlu memiliki kemampuan membaca data dan memahami persoalan secara lebih objektif. Gerakan mahasiswa tidak boleh hanya kuat dalam mobilisasi massa, tetapi juga harus kuat dalam produksi pengetahuan.
Dalam masyarakat modern, pengetahuan merupakan salah satu sumber kekuatan. Negara yang ingin maju membutuhkan manusia yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pengetahuan dan inovasi.
Pada titik ini, HMI sebenarnya mempunyai modal yang besar. HMI memiliki kader yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, daerah, profesi dan bidang keilmuan. Persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola menjadi kekuatan bersama.
Hal yang sama berlaku pada persoalan kemandirian kader. HMI selama ini sering berbicara mengenai kader yang akademis, pencipta dan pengabdi. Tetapi di tengah kondisi ekonomi yang semakin kompetitif, pembicaraan mengenai kemandirian kader juga harus diperluas.
Kader HMI harus memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai. Kemandirian bukan hanya tentang memiliki usaha. Kemandirian dapat dimulai dari kemampuan menguasai ilmu, memiliki keterampilan, membangun jaringan, menciptakan pekerjaan, mengembangkan usaha dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, HMI perlu membangun ekosistem yang memungkinkan kader saling terhubung. Kader yang memiliki usaha dapat berjejaring dengan kader lain. Kader yang mempunyai keahlian teknologi dapat membantu pengembangan organisasi. Kader akademisi dapat memperkuat riset. Kader profesional dapat membuka ruang pengembangan karier bagi kader lainnya.
Dengan cara seperti itu, hubungan antarkader tidak hanya terjadi ketika momentum konferensi atau pergantian kepemimpinan berlangsung. Hubungan kader dapat berkembang menjadi jaringan sosial dan ekonomi yang produktif.
Inilah salah satu bentuk kemandirian yang menurut saya perlu diperkuat dalam HMI. Pada akhirnya, pembicaraan mengenai HMI Reborn tidak dapat dipisahkan dari Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas bukan hanya agenda pemerintah. Ia adalah agenda generasi.
Kader-kader HMI hari ini pada masa mendatang akan berada di berbagai ruang kehidupan bangsa. Ada yang menjadi akademisi, pengusaha, birokrat, politisi, profesional, peneliti, aktivis maupun pemimpin masyarakat.
Karena itu, pertanyaan mengenai masa depan HMI sebenarnya juga merupakan pertanyaan mengenai kualitas manusia Indonesia pada masa depan.
HMI tidak cukup hanya mencetak kader yang pandai berargumentasi. HMI harus mampu mencetak kader yang memiliki kemampuan untuk bekerja, menciptakan inovasi, memahami teknologi, membaca persoalan masyarakat dan mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam proses modernisasi tersebut, yaitu nilai.
Kemajuan tanpa moral dapat menjadi masalah. Kekuasaan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan penyalahgunaan. Teknologi tanpa etika dapat menimbulkan persoalan baru.
Di sinilah nilai keislaman dan kebangsaan yang menjadi bagian dari identitas HMI tetap memiliki tempat yang penting.
HMI Reborn pada akhirnya bukan tentang membuat HMI menjadi organisasi yang berbeda dari sejarahnya. HMI Reborn adalah usaha untuk membawa nilai-nilai lama yang baik ke dalam konteks zaman yang baru.
Kita tidak mungkin menghadapi persoalan abad ke-21 dengan seluruh cara berpikir abad ke-20. Tetapi kita juga tidak boleh membangun masa depan dengan melupakan nilai yang telah membentuk HMI.
HMI membutuhkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara idealisme dan profesionalitas, antara gerakan jalanan dan gerakan pengetahuan, antara kritik dan solusi.
Karena itu, masa depan HMI tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menjadi Ketua Umum PB HMI. Masa depan HMI lebih banyak ditentukan oleh keberanian seluruh kader untuk melakukan perubahan.
Pemimpin hanya dapat membuka jalan. Tetapi perubahan membutuhkan organisasi dan kader yang mau berjalan bersama. Jika Indonesia sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045, HMI harus menentukan posisinya sejak sekarang. Apakah HMI hanya akan menjadi penonton dari perubahan tersebut, atau justru menjadi salah satu kekuatan yang ikut menentukan arah perubahan?
Menurut saya, HMI harus memilih yang kedua.
HMI harus kembali menjadi kekuatan intelektual, moral dan sosial yang mampu membaca zaman. HMI harus mampu mengkritik ketika diperlukan, mendukung ketika kepentingan rakyat diperjuangkan, dan menawarkan solusi ketika bangsa membutuhkan jalan keluar.
Inilah makna HMI Reborn. Bukan mengganti HMI, tetapi memperbarui cara HMI bergerak. Bukan meninggalkan sejarah, namun menjadikan sejarah sebagai pijakan.
Dan bukan sekadar berbicara tentang Indonesia Emas, tetapi mulai mempersiapkan kader yang akan mengisinya. Sebab pada akhirnya, masa depan HMI bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tetapi tentang kader seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk Indonesia pada tahun 2045.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
