Hugua Ingatkan Ancaman Kekurangan Pangan di Tengah Pandemi Covid -19

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Memasuki bulan Mei 2020, laju pertumbuhan paien positif Corona virus desease 2019 (Covid-19) masih tinggi dan belum ada tanda-tanda menurun, sesuai data update nasional gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 pertanggal 30 April 2020.

Jumlah positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 10.118. Dimana 7.804 orang masih dalam pengawasan, Jika pertumbuhan yang positif corona terus meningkat maka kemungkinan masa tanggap darurat akan diperpanjang hingga bulan Agustus atau September 2020.

Bacaan Lainnya

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Hugua mengingatkan pemerintah soal ancaman kekurangan pangan pada bulan Agustus mendatang.

“Berdasarkan data statisitik hingga bulan Juni 2020 stok pangan nasional khusunya beras masih cukup aman, namun lanjut Hugua setelah Juni 2020 negara kita boleh jadi akan menghadapi kekurangan pangan” ujarnya.

“Yah sangat tergantung pada hasil panen sekarang dan kondisi iklim pada musim tanam berikutnya “ tambah Hugua dalam rilis pers, Jumat (1/5/2020).

Menurutnya peringatan ini beralasan karena seluruh energi bangsa saat ini terkuras habis pada kegiatan medis dan non medis melawan covid 19.

“Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani khususnya petani gurem, namun pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan karena masalah utama yang dihadapi akibat covid 19 adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional” jelas Hugua.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengingatkan bahwa dengan ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang dan jasa termasuk sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit dan obat-obatan yang sangat menentukan keberhasilan panen petani kedepan.

Lebih lanjut, Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sultra ini menyatakan bahwa akibat dari ketatnya penerapan protokol kesehatan tersebut juga menimbulkan kelangkaan tenaga kerja pada berbagai sektor khususnya pada sektor transportasi udara, laut dan darat, buruh angkut muat di pelabuhan, toko penjualan sarana produksi (saprodi) pertanian dan kelangkaan tenaga kerja yang bekerja di lahan pertanian akibat dari penutupan kawasan bahkan terjadi antar desa sekalipun.

“Soalnya ini pandemi global dan jika pandemi ini tidak menurun dalam 3-6 bulan kedepan, maka menurut Organisasi Pangan Dunia FAO dapat memicu krisis ekonomi dan krisis pangan global ” tambah Hugua.

Mantan Bupati Wakatobi ini mengingatkan bahwa mayoritas negara seperti Rusia, Kazakhstan dan Vietnam sudah menutup kran ekspor pangan keluar negeri untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman kelaparan.

“Ini mesti diantisipasi oleh pemerintah. Kita mesti siap dengan kemampuan dan potensi negara sendiri dengan pola gotong royong” harapnya.

Ketua Asosiasi Pemda Maritim 6 Negara CTI (LGN – CTI) ini menilai bahwa disamping bantuan stimulus kepada petani tersebut, maka diperlukan kebijakan negara mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan tanaman pangan khususnya pangan non beras .

“Saya selaku Anggota DPR RI Komisi II meminta kepada Mendagri untuk membuat kebijakan khusus guna mendorong pemerintah daerah bergotong royong bersama rakyat untuk berswasembada pangan khususnya pangan non beras seperti biji-bijian, umbi-umbian, sagu, palawija dan bahan pangan lokal lainya” jelas Hugua.

Pangan non beras ini penting menurut Hugua karena jenisnya sangat beragam, areanya lebih luas dari persawahan, mencakup seluruh propinsi, lebih mudah dikembangkan oleh petani dengan teknologi lokal serta dapat menerapkan Saprodi lokal seperti pupuk organik, bibit lokal dan obat-obatan organik lokal buatan petani sendiri.

“Jadi walaupun terjadi gangguan rantai pasokan saprodi pertanian akibat pandemi Covid 19 tidak akan mengurangi hasil panen petani ” tambahnya.

“Saya yakin bahwa jika swasembada pangan daerah non beras tersebut berkembang secara masif di Indonesia maka negara kita akan terbebas dari ancaman kelaparan walaupun terjadi resesi ekonomi dan krisis pangan global” tutupnya.

Pos terkait