Konawe, Sultrademo.co —Peringatan HUT RI ke-80 di satu wilayah Kabupaten Konawe tahun ini berjalan jauh di bawah ekspektasi: sejumlah kegiatan olahraga dan lomba tradisional yang biasanya menjadi ajang kebersamaan warga batal atau minim peserta. Kondisi itu memicu tuntutan evaluasi atas kinerja kepemimpinan di tingkat kecamatan.
Peristiwa tercatat pada 24 Agustus 2025 di Lapangan Besulutu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat Besulutu Bersatu menyampaikan pernyataan sikap pada hari tersebut, menilai absennya rangkaian kegiatan peringatan sebagai indikator lemahnya fungsi pemerintahan kecamatan dalam memfasilitasi partisipasi publik.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Aliansi menyebut pembatalan atau pengurangan acara disampaikan pihak kecamatan dengan alasan keterbatasan anggaran. Aliansi menilai alasan tersebut tidak memadai.
“Kami tidak melihat adanya inisiatif, tidak ada semangat membangun partisipasi rakyat, padahal ini momen paling sakral dalam kehidupan berbangsa. Di saat daerah lain bersatu dalam semangat gotong royong, Besulutu justru kehilangan denyut itu,” ujar Ahmad Iswanto, Koordinator Aksi Aliansi.
Kritik aliansi berfokus pada dua hal: kemampuan kepemimpinan untuk memobilisasi sumber daya lokal, serta penanganan masalah yang berulang dari perayaan sebelumnya.
Menurut Jusmin, Koordinator Lapangan, kekecewaan kolektif berakar dari pengalaman perayaan tahun lalu—proses penutupan kegiatan yang berkepanjangan dan pemindahan lokasi tanpa keterlibatan desa-desa peserta—yang belum memperoleh solusi memadai sehingga beberapa desa memilih absen pada peringatan kali ini.
“Kepemimpinan diuji bukan ketika semua tersedia, tapi ketika semua terbatas. Apa gunanya seorang camat jika tidak bisa menggerakkan masyarakatnya bahkan untuk satu perayaan kemerdekaan?” kata Jusmin.
Aliansi merumuskan tiga tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten: pertama, mendesak Bupati Konawe melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Besulutu; kedua, menuntut penempatan atau penugasan pemimpin kecamatan yang mampu membangkitkan kembali semangat kolektif dan memperbaiki kepercayaan publik; ketiga, memastikan ruang partisipasi masyarakat dalam agenda publik tetap terbuka dan terlindungi dari upaya pembungkaman.
Dalam pernyataannya, Aliansi menegaskan gerakan yang mereka lakukan bersifat masyarakat sipil dan bukan merupakan alat kepentingan politik. “Kami tidak bergerak karena disuruh, tidak dibayar, tidak punya agenda tersembunyi. Kami hanya ingin melihat daerah kami dipimpin oleh orang yang benar-benar peduli dan layak,” tegas Jusmin.
Sementara itu, beberapa warga yang biasa mengikuti perayaan menyatakan kecewa namun enggan memberikan pernyataan publik karena khawatir menimbulkan gesekan sosial.
Pengamat pemerintahan daerah dan praktik partisipasi publik menilai peristiwa semacam ini kerap mengindikasikan masalah koordinasi antarlevel pemerintahan, komunikasi publik yang lemah, atau keterbatasan kapasitas fasilitasi di tingkat kecamatan.
”Bagi masyarakat setempat, HUT RI bukan sekadar seremonial; momentum itu selama ini juga berfungsi sebagai ajang penguatan ikatan komunitas. Ketika ruang partisipasi itu menyusut, implikasi terhadap kepercayaan lokal terhadap pemerintahan setempat dapat berlanjut jika tidak ditangani dengan transparan dan partisipatif.” pungkas Ahmad.
Redaksi berupaya mengonfirmasi klaim dan tuntutan tersebut kepada pihak Kecamatan Besulutu dan Pemerintah Kabupaten Konawe. Hingga berita ini disusun, belum diterima keterangan resmi dari kedua pihak terkait.
Redaksi akan memperbarui laporan ini apabila pihak kecamatan atau pemerintah kabupaten memberikan klarifikasi atau rencana tindak lanjut atas tuntutan aliansi tersebut. **
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
