Kendari, Sultrademo.co – Bagi warga metro yang hendak mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, diharapkan mempersiapkan dokumen tambahan dari yang dipersyaratkan sebelumnya.

Berkas yang dimaksud yaitu Surat Pernyataan Persetujuan pemberian Kredit (SP3K) dan Surat perolehan rumah (SPR). Syarat ini akan mulai diberlakukan tahun depan.

Terkait hal tersebut Kepala Bapenda Kota Kendari, Sri Yusnita mengatakan dokumen tambahan SP3K dan SPR bisa diperoleh masyarakat dari perbankan tempat membeli rumah subsidi.

“Kebijakan ini dikeluarkan untuk memastikan perolehan rumah/bangunan tersebut dengan cara dicicil. Sebab, disitu ada bea (hak negara) yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penerimaan pada sektor BPHTB, mengingat harga rumah subsidi setiap tahun meningkat,” kata Sri Yusnita.(Jumat,20/11/2020).

Ia menambahkan, kebijakan dokumen tambahan pengurusan BPHTB mulai berlaku tahun depan. Sehingga masyarakat diminta lebih selektif dan membangun komunikasi dengan perbankan sebelum membeli rumah subsidi. Terutamanya memastikan dokumen-dokumen penunjang SP3K dan SPR.

Mantan Kepala DPMPTSP Kota Kendari itu mengungkapkan, BPHTB sangat berkontribusi terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari. Dimana untuk periode Januari – Oktober 2020 menyumbangkan Rp 19,8 miliar ke kas daerah dari 3.394 pengurus. Capaian tersebut bahkan lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu (2019) yang tercatat hanya Rp 18,2 miliar.

Baca Juga :  Berlaga di Kejurnas PORKEMI, Prajurit Yonif 725/Woroagi Sabet Medali Perak

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Bapenda Kota Kendari, khusus untuk jual beli syarat atau dokumen yang harus disiapkan pemohon dalam mengurus BPHTB yakni menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya, Fotokopi KTP Wajib Pajak;
Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) atau Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir; Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)

Sementara untuk hibah, waris atau jual beli waris syaratnya secara umum sama dengan pengurusan BPHTB untuk keperluan jual-beli. Hanya saja ada tambahan fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) atau Akta Hibah serta fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Laporan : Hani
Editor : MA

Komentar