KADIN Pemerintah Eksekutif dan Legislatif adalah Satu Kesatuan Yang Tidak Dapat di Pisahkan

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co- Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Muna Drs. Ahmad Zakaria saat menghadiri Musyawarah Kota II Kadin Kota di Kendari menjelaskan sesuai undang-undang no 1 tahun 1987 sebenarnya antara Kadin pemerintah, eksekutif dan legislatif adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Segala sesuatu yang di rencanakan oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun provinsi atau pemerintah pusat, untuk pengembangan informasi baik daerah maupun provinsi,”ujarnya

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan hanya saja apakah pemahaman itu masih perlu dipelajari ataukah mungkin tidak ada, suatu peraturan yang mengharuskan kadin itu bisa berdaya atau di perdayakan pemerintah.

“Jadi Secara individu Kadin itu anggotanya adalah pengusaha semua dilihat dari personaliti dalam dunia usaha dalam hal keterlibatannya seperti Kadin dengan pengembangan investasi proyek-proyek yang bernilai investasi,”ujar Zakaria saat di temui usai acara musyawarah Kadin II di kota kendari, kamis (30/1/2020)

“Saya kira memang itu adanya
Jadi pertama perlu di saring bahwa kadin ini bukan investasi waralaba dia adalah organiasi yang sifatnya edukatif membimbing, membina dan mengembangkan pelaku dunia usaha,”lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa didalam UU No 1 tahun 1987 di jelaskan bahwa Kadin itu adalah mitra pemerintah jadi dia sebenarnya idealnya itu salah satu program pemerintah adalah memperdayakan kadin bersama jajaranya.

“Seperti Kadin mestinya menjadi partner ship antara pemerintah lewat perusdah sebagai organisai atau perusahaan waralaba yang di atur Undang-Undang (UU), agar bisa menjadi networking dan bisa menjadi market bagi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi di daerah,” jelasnya

Zakaria mengungkapkan Kadin partnernya adalah pemerintah jadi sepanjang pemerintah memakai lembaga Kadin untuk menjadi fartner berfikir dalam pengembangan investasi daerah, maka Kadin akan menjadi hidup dan jalan.

“Sekali lagi saya katakan pemakainya itu ownernya pemerintah saya kira antara pemerintah dan kadin itu tidak mungkin tidak singkrong,” pungkasnya.

Ilfa

Pos terkait