Kendari, Sultrademo.co – Momentum 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) diperingati dengan seruan masif di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebanyak 1.500 orang memadati Balai Kantor Wali Kota Kendari, Sabtu (6/12/2025), mendesak pemenuhan hak korban dan penghentian segala bentuk kekerasan berbasis gender demi terciptanya masyarakat yang inklusif.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Solidaritas Perempuan (SP) Kendari bersama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, organisasi perempuan, pemerintah, hingga kelompok akar rumput.
Koordinator Program SP Kendari, Cristien, menyatakan bahwa kampanye ini bukan sekadar ritual tahunan. Agenda ini membawa misi mendesak untuk melindungi semua individu, terutama perempuan dan kelompok rentan, dari segala bentuk kekerasan.
”Tujuannya jelas, untuk mengurangi dan menghapus kekerasan terhadap perempuan serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Kita ingin membangun masyarakat yang inklusif, aman, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Cristien.
Dalam kampanye tersebut, SP Kendari menyoroti pentingnya kontribusi nyata dalam penghapusan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Cristien menekankan, salah satu hasil yang diharapkan dari gerakan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang krusialnya akses korban terhadap layanan hukum, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Lebih jauh, kampanye ini juga menjadi penanda bukti keberhasilan advokasi panjang masyarakat sipil dalam menciptakan payung hukum yang kuat. Hal ini mencakup dorongan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendamping korban.
”Aparat penegak hukum dan pendamping harus memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memperbaiki akses keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual,” tambahnya.
Pantauan di lokasi, massa mulai memadati kawasan Kantor Wali Kota di Kecamatan Mandonga sejak pukul 07.00 Wita. Keberagaman peserta menjadi sorotan dalam aksi damai ini. Selain dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kegiatan ini secara khusus melibatkan perempuan pesisir dari Kelurahan Tipulu dan Kelurahan Sodohoa.
Pelibatan perempuan pesisir dinilai strategis mengingat kelompok ini sering kali menghadapi kerentanan berlapis, baik dari sisi ekonomi maupun akses terhadap keadilan. Solidaritas yang terbangun antara aktivis, pemerintah, dan masyarakat akar rumput di Kendari ini diharapkan menjadi alarm bagi semua pihak untuk tidak menoleransi kekerasan seksual dan memastikan ruang aman bagi perempuan.
Laporan: Muhammad Sulhijah
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
