Kemendagri dan BSNN Teken MoU Pengamanan TIK dan NIK

  • Whatsapp

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri, oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik di Auditorium Reobiono Kertopati, Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin, (19/11/2018).

Tjahjo menyampaikan bahwa MoU pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sangat urgen dan berpengaruh dalam pelayanan dan diharapkan mampu mendorong terealisasinya program single identity number.

Bacaan Lainnya

“Mou Kemendagri dengan BSSN sangat penting sekali menyangkut Pileg dan Pilpres dan keperluan kementerian/lembaga serta kepentingan masyarakat lainnya. Dari sekitar 263 juta penduduk Indonesia bisa diakses jika ada ijin dan MoU. Sebagai contoh kemarin Kemendagri membantu Inafis Polri di RS Kramat Djati mengidentifikasi korban Lion Air JT 610, ternyata banyak ditemukan penumpang yang membeli tiket tidak menggunakan nama lengkap apalagi mencantumkan NIKnya mudah diidentifikasi, itu salah satu contohnya,” beber Tjahjo.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan paling lambat tahun depan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sudah single identity number dengan NIK bisa diakses untuk keperluan apapun. Pihaknya sudah bekerjasama dengan kementerian dan lembaga, swasta, dan lembaga lainnya serta proaktif dengan semua lembaga yang ada.

Pihaknya juga berharap MoU tersebut dapat didukung sepenuhnya dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-e.

“ Apabila ada perubahan data kependudukan ke depan masyarakat bisa memperbarui lagi identitas data penduduk termasuk status menikah atau belum, pindah alamat, ijazah ataupun pendidikan dan sebagainya. Artinya tidak ada perubahan NIK,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan bahwa prinsipnya data dari Kemendagri sudah paten dan tidak mungkin mengeluarkan NIK baru, kalau faktor keamanan pihaknya menjamin tidak mungkin Ditjen Dukcapil Kemendagri mengeluarkan NIK baru atau ganda.

“Kemendagri terus mendorong data kependudukan yang saat ini sekitar 263 juta yang ada tersedua rapi dalam database kependudukan. Kemendagri terus merapihkan data kependudukan dengan selalu bekerjasama dengan K/L lainnya. Karena ini penting karena data kependudukan harus didukung semua pihak”, pungkasnya. (AK)

Sumber : Puspen Kemendagri

  • Whatsapp

Pos terkait