Kendari, Sultrademo.co – Upaya Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pada rapat koordinasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 yang digelar di ruang rapat Wali Kota Kendari, Selasa (2/12/2025), Kota Kendari tercatat meraih capaian MCSP tertinggi di Sulawesi Tenggara.
Rapat evaluasi ini menghadirkan Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, Wakil Wali Kota Sudirman, Sekda Kota Kendari, serta seluruh kepala OPD. Dari KPK hadir Tim Koordinasi Supervisi Wilayah IV yang terdiri dari Septa Adhi Wibawa, Vine Andalusia, dan Vani Fitria.
Berdasarkan pemantauan KPK RI, Kendari tidak hanya unggul di tingkat provinsi, tetapi juga menempati posisi ke-26 nasional dari seluruh pemerintah daerah yang dievaluasi.
Wali Kota Kendari menegaskan bahwa hasil tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk semakin meningkatkan transparansi dan efektivitas pencegahan korupsi.
“Indikator pencegahan korupsi menunjukkan tren positif. Pemkot Kendari terus memperkuat perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah. Program MCSP ini penting untuk meningkatkan integritas dan memastikan pemerintahan yang akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan KPK RI, Septa Adhi Wibawa, menyampaikan sejumlah catatan teknis terkait kelengkapan dokumen dalam sistem MCSP. Ia menekankan agar OPD memastikan berkas yang diunggah sesuai format sebelum penutupan aplikasi pada 5 Desember 2025.
“Masih ada area yang perlu dimaksimalkan, terutama kelengkapan dokumen dukungan. Jangan sampai ada unggahan yang ditolak karena tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Meski capaian Kendari telah mencapai 64 persen—angka yang dinilai progresif dibanding sejumlah daerah lain—KPK tetap menyoroti pentingnya konsistensi pelaporan, koordinasi antar-OPD, dan ketepatan dokumen.
Evaluasi lanjutan akan berlangsung hingga batas akhir unggahan sistem nasional. Rapat ini menjadi langkah strategis Pemkot Kendari dalam memperkuat praktik pencegahan korupsi dan memperkokoh reformasi birokrasi. Dengan progres positif ini, Kendari dinilai berada pada jalur yang tepat menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
