Komeng Tembus 1,5 Juta Suara, Melesat Tinggalkan Aanya & Jihan Fahira

Komedian Komeng tercatat mendapatkan 1,5 juta suara dalam hasil perhitungan sementara KPU yang baru mencapai 52,31 persen dalam perburuan kursi DPD di Jabar/Istimewa

Jakarta, Sultrademo.co – Komedian Komeng tercatat mendapatkan 1,5 juta suara dalam hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru mencapai 52,31 persen.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di situs KPU per Minggu (18/2) pada pukul 13.30 WIB, pria bernama asli Alfiansyah itu mengantongi 1.556.735 suara atau 12,4 persen. Ini naik dari capaian 1.418.221 suara atau 12,26 persen pada real count KPU di hari sebelumnya.

Bacaan Lainnya
 

Komeng menjadi yang teratas dalam perburuan kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Komedian kenamaan tanah air itu mencalonkan diri untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat.

“Terima kasih semuanya buat warga jawa barat yang mencoblos maupun yang tidak, pokoknya terima kasih banyak,” ucap Komeng dilansir dari CNN Indonesia TV yang tayang pada Jumat (16/2/2024).

“Paling enggak saya senang … saya sudah dilibatkan jadi calon legislatif. Jadi calon saja itu sudah terima kasih kepada para warga Jawa Barat,” imbuhnya.

Tepat di belakang Komeng, ada caleg DPD RI bernama Aanya Rina Casmayanti. Ia sementara membuntuti Komeng dengan perolehan 686.160 suara alias 5,46 persen.

Di urutan ketiga ada artis Jihan Fahira. Istri dari Primus Yustisio itu sekarang memperoleh 598.451 suara atau 4,77 persen.

Akan tetapi, ini bukan hasil akhir karena masih menunggu perhitungan manual KPU.

Terlebih, ada kejanggalan Sirekap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 imbas perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi suara yang didapatkan masing-masing caleg.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan Sirekap bukan penentu rekapitulasi. Penentu hasil Pemilu adalah penghitungan manual.

“Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu,” kata Bagja pada Kamis (15/2/2024).

 
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
 

Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

Pos terkait