Marak Pelanggaran ODOL di Tambang, Dishub Sultra Rakor Penegakkan Hukum

  • Whatsapp

Mendari, Sultrademo.co – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Penegak Hukum (GAKUM) melakukan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Penegakan Hukum Over Demension Over Loading (ODOL) yang terjadi di daerah pertambangan.

Kadishub Sultra Muhamad Rojulan, ST.,M.Si mengatakan rapat kordinasi tersebut bertujuan untuk mengurangi pelanggaran ODOL yang biasanya marak terjadi di daerah tambang.

Bacaan Lainnya

“Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu di Dewan Perwakialan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Sulawesi Tenggara terkait pembahasan ODOL,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (18/9).

Lanjut Rojulan, pembahasan ODOL sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya pasal 277 yang memberikan larangan.

“Namun tetap saja pelanggaran yang dilakukan tetap masih banyak dan tidak berkurang sehingga kegiatan ini merupakan langkah maju untuk bersinergi dengan semua pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan ODOL,” bebernya.

Selain itu, Kepala BPTD XVIII Benny Nurdin Yusuf menegaskan, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) di Sultra, maka kewenangan pembahasan ODOL diambil alih oleh pihaknya dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk keharmonisan implementasi aturan serta penegakan hukum dilapangan.

“Fakta yang diungkapkan lembaga kami bahwa banyak kecelakan terjadi karena seringnya terjadi pelanggaran truk ataupun kendaraan bermuatan lain terkait ODOL,” tuturnya.

“Tentu saja dengan jumlah anggota BPTD XVIII di seluruh Sulawesi Tenggara yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermuatan yang harus diawasi mengakibatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL ini sangat lemah,” pungkasnya.

Penulis : Luthfi Badiul Oktaviya
Editor : AK

  • Whatsapp

Pos terkait