Melacak Akar Permasalahan di RSUD Muna, Antara Idealitas dan Realitas

Tak hanya sampai disitu, Dr. Ruhwati juga membeberkan bahwa di hari Kamis kemarin, ada 3 (Tiga) Pasien yang akan SC CITO (Operasi Caesar darurat), tetapi set kain yang siap hanya ada 2 paket. Postingan-postingan Dr. Ruhwati pun sontak menggegerkan publik, banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya terkait kejanggalan kesiapan alat Kesehatan di RSUD, sampai pada bobroknya manajerial yang ada di RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes.

Bukan hanya masyarakat yang menanggapi postingan Dr. Ruhwati, tetapi juga Direktur RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes., Dr. Marlin. Direktur RSUD memberikan bantahan atas Postingan-postingan yang dilontarkan Dr. Ruhwati dan berdalih bahwa semuanya hanya persoalan ‘mis-komunikasi’. Hal ini juga di verifikasi oleh Wakil Bupati Muna ketika melakukan sidak di RSUD esok harinya dan melihat tidak ada kekurangan pada Alkes di RSUD.

Direktur RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes., Dr. Marlin dalam menanggapi hal tersebut, menilai bahwa postingan-postingan Dr. Ruhwati telah melanggar Kode Etik dalam dunia Kedokteran dan sampai mengancam akan mencabut Surat Izin Praktek (SIP) Dr. Ruhwati.

Direktur RSUD pada saat itu menyampaikan, telah berkoordinasi dengan Sekda Muna untuk menghentikan Izin Praktek Dr. Ruhwati di RSUD dikarenakan postingannya yang dianggap melanggar kode etik kedokteran.

Akar Permasalahan

kalau kita rentet, Postingan yang dilontarkan Dr. Ruhwati tentunya bukan tanpa sebab. Dr. Ruhwati seperti yang diketahui publik, merupakan Dokter Spesialis Kandungan yang sudah barang tentu mengetahui dengan jelas seperti apa kode etik dokter. Maka berdasar premis tersebut, akan memunculkan pertanyaan yang mendasar, yakni ; “Kegundahan macam apa yang menyelimuti Dr. Ruhwati sehingga mendorongnya untuk menyuarakan Kejanggalan di RSUD, yang mana Ia tahu dengan jelas, akan berpotensi pada ancaman pelanggaran Kode Etik Kedokteran???”

Dugaan adanya kejanggalan dalam manajerial di RSUD tersebut, diperkuat oleh sikap Direktur RSUD yang terkesan reaktif dalam menanggapi postingan tersebut, dan langsung mengancam akan menghentikan izin praktek Dr. Ruhwati dikarenakan postingannya yang memviralkan seorang pasien diruang operasi.

Padahal, argumentasi yang disampaikan Direktur RSUD tidak Korelatif dengan Isu yang sedang dijadikan ‘headline’ oleh Dr. Ruhwati. Kondisi semacam ini dalam hemat saya, disebabkan kepanikan serta ketakutan yang dialami Direktur RSUD sehingga membuatnya tidak dapat berpikir jernih dan melihat secara cermat pokok permasalahan yang terjadi. Dan sebagaimana pepatah bijak berkata “Kepanikan dan Ketakutan muncul bukan dari ucapan orang lain, melainkan dari dosa yang kita simpan sendiri”.

Bertolak dari premis-premis diatas, dapat kita menduga bahwa ada ‘sesuatu’ yang sedang berusaha ditutup-tutupi oleh Direktur beserta manajerialnya di RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes. Agar tidak menguak ke publik. Dan tentunya penalaran kita akan selalu bermuara pada ungkapan “Hanya dosa dan kesalahan-lah yang harus selalu disembunyikan”. Maka dari itu, publik diharapkan jeli dalam melihat pokok permasalahan tersebut.

Dalam suatu momen wawancara terbuka, Direktur RSUD, Dr. Marlin membeberkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Direktur di RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes,. pertama kalinya sejak tahun 2024 tetapi masih dipertahankan oleh Plt. Bupati Muna yang pada saat itu dikarenakan sedang menghadapi momentum Pilkada dan untuk kedua kalinya mengajukan permohonan pengunduran diri di bulan Agustus 2025 kemarin.

Merespon gejolak yang terjadi ditengah publik tersebut, Bupati Muna yang baru saja pulang dari perjalanan luar daerah, dalam sekejap mengumumkan penunjukan dan penyerahan SK Plt. Direktur RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes. yang baru menggantikan Direktur sebelumnya, Dr. Marlin.

Langkah Strategis, atau Keputusan Politik yang “Blunder”

Langkah yang diambil Bupati Muna dalam menunjuk Plt. Direktur RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes, yang menggantikan Dr. Marlin ditengah-tengah kekisruhan yang terjadi di publik, dalam hemat saya, bukanlah sebuah Langkah strategis, melainkan suatu “blunder” dalam pengambilan keputusan politik, yang mana, saat kita tela’ah secara logika, akan melahirkan pertanyaan fundamen ; “Ada gerangan apa Bupati Muna menunjuk Plt. RSUD ditengah kekisruhan yang terjadi di Internal RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes.?”. Sementara, kalau kita merujuk pada Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi, Direktur RSUD-lah yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang Ia buat sehingga Barang/Alkes vital di RSUD terdapat kekurangan dan tidak sesuai spesifikasi.

Eks Direktur Dr. Marlin seolah lepas tangan terkait kekisruhan tersebut dengan dalih “telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari tahun lalu, tetapi belum diindahkan”. Kemudian hal tersebut di Verifikasi dan baru diindahkan setelah bergulirnya pro-kontra di tengah-tengah masyarakat mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes. publik seakan dipaksa untuk melihat seluruh fenomena ini dalam scoop “kebetulan” serta digiring untuk percaya bahwa, dengan di tunjuknya Plt. Direktur RSUD menggantikan Dr. Marlin, “semua masalah selesai”.

Padahal seharusnya, riak yang timbul ditengah-tengah Masyarakat Kabupaten Muna akibat postingan-postingan Dr. Ruhwati di ruang operasi RSUD, dapat menjadi alarm pertanda bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, dalam melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes.

Tetapi sebaliknya, Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Muna yang melakukan pergantian pimpinan RSUD terkesan gegabah dan tidak menunjukan sikap Inklusif.

Langkah yang seharusnya diambil oleh Bupati Muna dalam merespon problem di RSUD antara pihak manajemen dalam hal ini Direktur RSUD dan Dr. Ruhwati yang pertama adalah me-Mediasi kedua belah pihak untuk kemudian melacak pokok permasalahan tersebut, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pengelolaan barang di RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes. sebagaimana amanat yang tertuang dalam Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Fenomena ini, seharusnya menjadi ruang kontemplasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam upaya “berbenah” dengan selalu berpegang pada asas transpansi dan keterbukaan sekaligus dapat memberikan edukasi kepada publik.

Pada akhirnya, publik bukan hanya menginginkan pergantian Direktur RSUD yang dianggap tidak becus dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pimpinan, melainkan juga ingin melihat adanya evaluasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengelolaan (BLUD) RSUD Dr. H. L.M. Baharuddin, M. Kes.