Menakar Urgensi Pilkada Kembali Ke-DPRD ; Sebuah Problem Perenial (Analisa usulan Mendagri saat rapat bersama Komisi II DPR-RI)

Oleh : Indra Eka Saputra (Kordiv. HPP Bawaslu Konawe)

10 november kemarin, hari pahlawan itu, diulang lagi suatu usulan yang 5 (lima) tahun lalu membuat kita harus turun kejalan melalui parlemen jalanan menolak dengan hypo-dalil kita (begitu kalimat sahabat ibukota diawal teleponnya). Panjang lebar kami berbicara sampai mengulang kisah-kisah perjuangan dahulu, pasca telpnya kututup, kubuka lagi dokumen lama 5 (lima) tahun silam itu. Benar saja, dalil kita hypo dan pemerintah akhirnya typo.

5 tahun lalu dan dalil-dalilnya
Pertama; Pilkada langsung menelan biaya banyak. usulan ini dikemukakan oleh mendagri gamawan fawzi juga dalam rapat bersama komisi II DPR-RI persis 5 tahun lalu yang dengan kokoh menyatakan bahwa pilkada langsung menelan biaya banyak namun juga hasilnya kepala-kepala daerah banyak ditangkap karena korupsi akibat pengembalian biaya politik yang mahal saat maju dalam perhelatan pilkada langsung tersebut ;

Kedua; pilkada langsung mengajarkan masyarakat tentang politik uang sampai ke level grasroot;
Bahwa dalil ini dibumbuhi bahwa jika pilkada melalui DPRD maka masyarakat level bawah (grasroot) dijamin tidak akan terkontaminasi dengan politik uang
karena lingkup[nya terbatas (hanya melalui anggota DPRD saja) dan gampang dipantau dan diawasi oleh masyarakat.

Ketiga; pilkada langsung menggerogoti makna demokrasi yang sesungguhnya.
Bahwa pilkada jika tetap dilaksanakan secara langsung maka akan terus merusak tatanan masyarakat kita yang gotong royong saling membantu sesama dan tak mengerti politik pecah belah yang bias saj terjadi dalam pemilihan langsung karena satu rumah bisa saja beda pilihan yang masing-masing mempertahankan pilihannya sehungga hubungan kekeluargaan menjasdi retak diakibatkan oleh pilkada langsung tersebut, padahal (lanjut para pengusung pilkada DPRD tersebut) praktek demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila yang tetap menjalankan sila-silanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukannya merusak tatanan nilai demokrasi pancasila itu sendiri.

Menakar dalil para pengusung
Pertama; soal pilkada langsung yang menelan biaya banyak bagi penulis ini “logical fallacy” atau contradiction interminis bagaimana mungkin ada pernyataan ini menyimpulkan sepihak, pertanyaanya apakah pilkada melalui DPRD tidak menelan biaya banyak? Apakah biaya banyak yang dikucurkan dalam pilkada langsung tersebut termasuk juga biaya-biaya terhadap tekhnis dan pengawasan pemilihan yang bertujuan untuk kualitas demokrasi? Apakah juga biaya banyak yang dimaksud tersebut adalah semata untuk “negative condition” ini mesti diperjelas dan dijawab oleh para pengusungn tersebut. Tetapi bagi penulis bahwa pilkada pun lewat DPRD juga tetap menelan biaya banyak. Penulis masih ingat betul pada pilkada melalui DPRD terakhir dikisaran tahun 2002-2003 khususnya di Sulawesi tenggara, perbincangan tentang harga suara perorang anggota DPRD seakan seperti perbincangan yang lazim di warung kopi para jelata dan mereka hanya bisa menyatakan bahwa “ya itu hak mereka sebagai anggota DPRD, karena aturannya memang demikian” artinya bahwa logika tentang pilkada langsung menelan biaya banyak itu tidak bisa hanya disematkan sepihak bahkan bagi penulis jika kembali ke DPRD biaya politik akan semakin tinggi karena tak ada jalan lain, takada jalan memutar selain menaikkan harga orang-perorang tersebut agar memilihnya dalam kontestasi tersebut. Hal lain yang tak kalah penting adalah peran partai politik yang tidak signifikan dalam membendung mahar politik dalam pencalonan pilkada langsung, kalau hitungannya rata-rata 3 Miliar perpartai politik maka minimal cost untuk bisa lolos adalah 10 Miliar, itu baru biaya pencalonan , belum biaya lain-lain. Itulah yang membuat para pengusung “nafsu” menyerang pilkada langsung dengan dalil “biaya yang mahal”.

Kedua; pilkada langsung mengajarkan masyarakat tentang politik uang sampai ke level akar rumput (grasroot); bagi penulis ini juga argument tautologies yang lucu. Menjadi pertanyaan “yang punya uang siapa, yang ,membagikan siapa” kan lucu, masyarakat “menyerang” dirinya sendiri. Artinya bahwa perilaku itu juga datangnya dari politik dan politisi yang kotor plus tak percaya diri karena tak punya basis massa maupun kompetensi personal. Ada banyak kandidat pada pilkada langsung yang tak diprediksi karena dari segi cost kalah dari pesaingnya namun faktanya dialah pemenangnya. Ini sama dengan adagium “mengejar tikus, lumbung kau bakar”.

Ketiga; pilkada langsung menggerogoti makna demokrasi yang sesungguhnya. Nah ini menarik, jika kita mendefinisikan makna hanya sebatas apa yang nampak dalam permukaan politik para pejabat. Hemat penulis jika makna demokrasi itu sudah secara letterlijk dijelaskan sebagai sebuah proses ketatanegaraan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Orang menjadi berdebat dengan pertanyaan ‘apakah wakil rakyat yang mewakili rakyat tidak masuk sebagai kategori makna esensial demkrasi tersebut ?’ jawabnya ia bisa saja tetapi pointnya tidak dapat mengalahkan jika rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan yang menjalankannya. Kembali soal menggerogoti makna demokrasi, bagi penulis tak ada satupun pakar politik modern pun dengan para peneliti yang secara tegas menyataklan bahwa pilkada lagsung ini menggerogoti makna demokrasi. Acapkali dalam berbagai macam diskursus atau forum-froum ilmiah yang selalu tampil sebagai usulan adalah penguatan lembaga-lembaga politik termasuk juga partai politik itu sendiri. Artinya perdebatan kita yang perennial soal memperbaiki bangsa ini melalui system atau orangnya terjawab sudah yaitu system demokrasi Indonesia dengan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dimanifestasikan melalui suara rakyat (bukan suara wakil rakyat) menjadi sarana membangun system yang apik dan urusan orang-perorang salah satunya adalah melalui pembiasaan yang kelak menjadi kebiasaan, tradisi dan peradaban kita. Aamiin

Terakhir; tak mengapa saya “in memorian” tentang perjuangan 5 (lima) tahun silam saat usulan ini digelindingkan ke DPR. Praktis hampir sebulan atas nama Lingkar studi mahasiswa Indonesia (LISUMA-INDONESIA) penulis bersama kawan-kawan aktfis Jakarta berjuang. Bahwa usulan (pilkada melalui DPRD) sempat disahkan sebagai undang-undang nomor 22 tahun 2014 presiden Soesilo Bambang Yudhoyono saat itu karena tekanan publik dan gerakan civil society akhirnya mengeluarkan PERPPU no 1 tahun 2014 yang berubah menjadi UU 1 tahun 2015 dan hari ini yang kita kenal dengan UU no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Apa yang ingin penulis sampaikan, bahwa public tidak boleh lengah, ada sejarah dimana para wakil rakyat kita pernah mengesahkan suatu Undang-undang yang mendistorsi hak langsung rakyat dalam memilih pemimpin. Wallahu a’lam bishawab

 

Berlangganan Berita Terbaru Sultrademo.co!

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

error: Konten Terproteksi !!