Magelang, Sultrademo.co—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, akan merugi. Menurut Tito, retret ini merupakan bagian penting dari masa orientasi kepemimpinan yang berlangsung selama tujuh hari.
“Kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti,” ujar Tito di Kompleks Akmil dilansir dari cnnindonesia.com, Sabtu (22/2/2025).
Tito menjelaskan, retret ini menjadi ajang bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan satu sama lain. Hal ini dinilai penting guna menciptakan sinergi dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Mantan Kapolri itu mengatakan, interaksi antar-kepala daerah yang terjadi selama retret dapat memperkuat kerja sama lintas wilayah. Ia mencontohkan bagaimana peserta dari berbagai daerah, seperti Sragen dan Ambon, dapat berbaur dan saling mengenal saat bermalam di tenda.
“Tadi saya datang bersama Pak Bima [Wamendagri Bima Arya Sugiarto] ke tenda-tenda peserta. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Timur, mereka berbaur dan saling mengenal. Ini yang kami harapkan agar ke depan mereka bisa saling mendukung dan bekerja sama,” ujarnya.
Tito menambahkan, kepala daerah yang tidak mengikuti retret akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Padahal, retret ini dirancang untuk menyelaraskan program kerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan sinergis.
“Kegiatan ini sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk bangsa dan masyarakat di daerah masing-masing,” tegasnya.
Dalam forum pembukaan retret, Tito turut memberikan pembekalan kepada para peserta yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Mereka hadir dengan mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Materi yang disampaikan mencakup kedisiplinan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebersihan lingkungan, serta pengendalian inflasi. Tito menekankan pentingnya kerja sama antara kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal.
“Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri. Gubernur membutuhkan dukungan dari bupati dan wali kota. Begitu pula sebaliknya, bupati dan wali kota tidak bisa bekerja tanpa dukungan gubernur. Sinergi antarkepala daerah sangat diperlukan,” kata Tito dalam keterangan resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
