Menunggak Bayar Pajak, 10 Pelaku Usaha “Dihadiahi” Plang peringatan “Penunggak Pembayaran Pajak”

  • Whatsapp

Kendari, Sultrademo.co – Berdasarkan hukum peraturan daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari menyisir sejumlah pelaku usaha (wajib pajak) yang secara hukum tidak optimal melaksanakan kewajibannya.

Pelaksanaan kegiatan tersebut disertai dengan pemasangan plang peringatan “Penunggak Pembayaran Pajak”.

Bacaan Lainnya

Operasi yustisi penegakan wajib pajak bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kota Kendari, Polisi Militer (POM), Polres Kendari Bag. Hukum serta Inspektorat Kota Kendari.

10 Pelaku usaha yang terjaring dalam penegakan wajib pajak di Kota Kendari hari ini yakni Odixy Café, Hotel Mulia, Hotel Centro, Hotel Putri Wisata, Warung Istana Surabaya, Warung Prima, Warung Sederhana, Hotel Inayah, Warkop H. Unding dan Hotel Wisata Kompleks Pier 29.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Sri Yusnita mengatakan operasi yustisi ini merupakan bagian dari tahapan dan ketentuan yang telah diatur.

“Setelah mendapatkan teguran sebanyak tiga kali dengan jangka waktu masing – masing tujuh hari dan itu tidak ada respon dari pelaku usaha maka, pihak Bapenda dapat memasangkan plang sebagai sanksi sosial,” ungkapnya.(Rabu,3/3/2021).

Selain itu, Bapenda Kota Kendari juga akan melakukan penutupan kepada tempat usaha dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Dalam jangka waktu 14 hari setelah pemasangan plang dan tidak ada respon dari wajib pajak atau niat baik untuk melakukan kewajibannya, maka Bapenda dengan bantuan Satpol PP akan melakukan penutupan sementara terhadap tempat usaha,” tutur Sri Yusnita.

Pemasangan plang tersebut merupakan tanda bahwa, objek pajak tersebut tidak optimal dalam penggunaan alat perekam pajak yang dipantau langsung oleh Bapenda melalui dashboard alat perekam pajak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Pelaku usaha yang telah dipasangkan alat perekam pajak di Kota Kendari sampai hari ini sebanyak 459. Sesuai kesepakatan dengan pihak Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) pelaku usaha yang dipasangkan alat itu, usaha yang omset pendapatannya di atas Rp 500.000 perhari,” kata Sri Yusnita.

Menurutnya, dari 459 pelaku usaha, sebanyak 25 persen diantaranya tidak patuh menggunakan alat perekam pajak. Hal itu dikarenakan kepatuhan wajib pajak masih kurang.

Sri mengungkapkan, pelaku usaha merupakan wajib pungut yang memungut pajak dari konsumen yang bertransaksi dengan pelaku usaha.

“Sepanjang 2018 – 2019 sudah disampaikan bahwa, ini bukan pelaku usahanya yang bayar tetapi mereka adalah wajib pungut sesuai amanat undang – undang dan pajak itu ada karena ada transaksi,” tegasnya.

Untuk diketahui, pajak restoran, rumah makan serta hotel di punggut sebesar 10 persen dibebankan kepada konsumen. Selain itu, Bapenda Kota Kendari berencana memberikan reward kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang patuh dan sadar.

Laporan : Hani

Pos terkait