Kendari, Sultrademo.co – Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-X Perhimpunan BPR/BPRS Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA) resmi dibuka di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan besar ini dihadiri para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, otoritas keuangan, hingga jajaran direksi BPR/BPRS dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Kota Kendari turut hadir melalui Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman.
Ketua Umum DPP PERBAMIDA, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, S.T.M.M, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebagian besar anggota PERBAMIDA telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Sejumlah daerah bahkan memberikan pembiayaan dengan bunga nol persen sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku UMKM.
“Peran anggota PERBAMIDA semakin nyata dalam membantu pelaku UMKM naik kelas. Kami juga membantu masyarakat terbebas dari rentenir melalui penyediaan fasilitas kredit murah dan mudah,” ujar Sofia dalam sambutannya (Kamis, 11/12/25).
Sofia menambahkan bahwa PERBAMIDA kini memperkuat kontribusi di berbagai program pemerintah, seperti pembiayaan SPBG, kerja sama dengan distributor dan kontraktor, serta edukasi sanitasi aman bagi masyarakat. PERBAMIDA juga mempercepat digitalisasi proses bisnis BPR/BPRS agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri keuangan modern.
Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga yang lahir dari kearifan lokal dan dimiliki pemerintah daerah, BPR/BPRS harus terus memperkuat tata kelola agar tetap relevan dan kompetitif.
“Kami mendukung program OJK terkait roadmap pengembangan BPR/BPRS, meskipun karakteristik setiap provinsi sangat berbeda,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Fasikin, menyampaikan apresiasi dan sambutan hangat kepada seluruh peserta Munas.
Ia menekankan bahwa BPR/BPRS milik pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal karena kedekatannya dengan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang belum tersentuh layanan bank umum.
“BPR/BPRS bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar La Ode.
Menurutnya, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM dan dinamika ekonomi daerah, transformasi digital menjadi keharusan. Namun, tantangan besar masih harus dihadapi, terutama dalam memperkuat kelembagaan dan daya saing di tengah ketatnya persaingan industri jasa keuangan.
Pemerintah Provinsi berharap Munas X PERBAMIDA dapat menghasilkan rekomendasi aplikatif untuk penguatan BPR/BPRS daerah, terutama dalam hal:
- Pengelolaan yang profesional dan berintegritas,
- Inovasi produk dan layanan,
- Penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah,
- Optimalisasi peran dalam pemberdayaan UMKM,
- Strategi menjaga ketahanan dan pertumbuhan BPR/BPRS.
“Munas ini kami harapkan tidak hanya menjadi ajang musyawarah, tetapi menjadi awal kolaborasi yang lebih kuat demi memajukan ekonomi rakyat,” tutup La Ode dalam peresmian pembukaan Munas X PERBAMIDA.
Melalui seminar nasional dan rangkaian Munas X ini, PERBAMIDA diharapkan mampu merumuskan strategi yang memperkuat peran BPR/BPRS sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam mendukung UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
*) Follow Kami di GOOGLE NEWS Untuk Mendapatkan Berita Terkini Lainnya
Konten sponsor pada widget dibawah ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Sultrademo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
